Wacana Pilkada Tidak Langsung Menuai Tanggapan di Rembang

Rabu, 27 November 2019 | 14:47 WIB
ilustrasi. (foto: okezone.com)

REMBANG, mataairradio.com – Wacana mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dikembalikan kepada DPRD oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini mendapatkan berbagai tanggapan.

Tito menganggap perlu evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan Pilkada di banyak daerah seperti biaya pelaksanaan yang tinggi, potensi politik uang di masyarakat sehingga melahirkan Kepala Daerah yang korup.

Sugihariyadi Dirut Akademi Komunitas Semen Indonesia (AKSI) membenarkan, banyak problem terkait pelaksanaan Pilkada, seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Namun hal itu tidak serta merta harus mengembalikan pelaksanaan Pilkada oleh DPRD.

Dia menganggap, apabila upaya itu direalisasikan justru merupakan kemunduran bagi demokrasi, sebab inti dari demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

Menurutnya, jika banyaknya persoalan seperti biaya pelaksanaan yang tinggi dan potensi politik uang, maka yang harus diperbaiki adalah sistemnya bukan merubah bentuk Pilkada.

“Saya tidak sepakat jika pemilihan harus dikembalikan pada DPRD. Saya sepakat bahwa ada problem yang harus dievaluasi. Misalnya kewenangan pengawasan dalam hal ini Bawaslu bisa diperkuat.

Selama ini isu politik uang hanya menjadi kasak-kusuk saja tanpa ada eksekusi karena aturannya yang lemah,” ungkapnya baru-baru ini.

Ia menambahkan Indonesia sudah mengalami metamorfosis dalam Pilkada. Pada waktu awal kemerdekaan, kepala daerah dipilih dengan sistem penunjukan. Namun hanya kalangan bangsawan dan priyayi saja yang bisa menjadi kepala daerah.

Selanjutnya di era Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), tetapi seringkali yang terpilih merupakan dari kalangan militer.

Dilanjutkannya, awal reformasi kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat, dan dalam sistem inilah politik uang mulai marak terjadi, karena belum tentu partai yang menang otomatis menjadi kepala daerah.

Dirinya menganggap, pemilihan kepala daerah melalui DPRD ataupun langsung oleh rakyat mempunyai potensi politik uang yang sama.

“Sama-saa punya potensi politik uang, baik lewat DPRD maupun langsung. Lebih baik dibenahi saja sistemnya daripada tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan pilihannya,” pungkasnya.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua KPU Rembang Iqbal Fahmi menyatakan, pihaknya hanya sebagai pelaksana. Pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut hasil pembahasan di DPR RI dengan Kemendagri.

Dia menegaskan, Pilkada 2020 di Rembang akan tetap dilaksanakan secara langsung karena sudah masuk tahapan. Sedangkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung masih berupa wacana yang dilontarkan oleh Mendagri.

Penulis : Mohamad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan