Usulan Perda CSR Rembang Resmi Menggelinding

Jumat, 25 Maret 2016 | 21:43 WIB

csr dana

 

REMBANG, mataairradio.com – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh tiga orang anggota DPRD Rembang resmi menggelinding.

Hal itu setelah naskah raperda diserahkan oleh para inisiator, dalam hal ini Puji Santoso (Fraksi Partai Gerindra), Sugiharto (FPPP), dan Joko Suprihadi (PKS), kepada Pimpinan DPRD setempat.

Salah seorang inisiator Raperda CSR Joko Suprihadi, Jumat (25/3/2016) pagi mengungkapkan, naskah usulan ini diserahkan pada Kamis (24/3/2016) kemarin.

“Pimpinan DPRD sudah mendapat legalisasi atas penyerahan naskah usulan raperda tersebut dari Sekretariat DPRD,” bebernya kepada reporter mataairradio.

Selanjutnya, naskah usulan raperda mesti diserahkan kepada Badan Pembuatan Perda (Bapemperda) yang dulu disebut Badan Legislasi.

“Namun legalisasi naskah usulan perda belum diserahkan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda. Naskah akademiknya belum ada dan baru kita sampaikan ketika sudah masuk Bapemperda,” tandasnya.

Lalu apa sebagian isi dari naskah usulan raperda yang sudah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Rembang? Joko menyebutkan, naskah itu antara lain mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memprogram secara baik penyaluran dana CSR-nya.

“Selama ini, saat kami melakukan pengawasan, perusahaan sering berdalih sudah memberikan dana tanggung jawab sosial berupa sumbangan kepada karang taruna, keagamaan, dan pembangunan infrastruktur desa seperti selokan,” katanya.

Sementara, perusahaan tidak memprogramkannya secara tahunan. Karena tidak terprogram, maka menurutnya penyaluran dana CSR sering kali tidak sinkron dengan rencana pembangunan kabupaten dan desa.

“Karena tidak sinkron, jadinya tumpah tindih. Penyaluran dana CSR itu pun menjadi terkesan kurang transparan dan kerap memantik aksi sosial menuntut perhatian perusahaan. Dengan pengesahan Perda CSR nanti, yang demikian tersebut tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.

Mengenai kemungkinan penerapan aturan persentase terhadap alokasi dana CSR dari setiap perusahaan per tahunnya di raperda tersebut, pihak inisiator menyerahkannya kepada panitia khusus (Pansus) yang nanti membahasnya.

“Soal ketentuan persentase dari keuntungan perusahaan yang mesti dialokasikan untuk CSR perlu diatur. Tapi itu akan dibahas oleh pansus nanti,” imbuhnya.

Tentang target pengesahan usulan raperda tersebut, ia yakin sudah akan bisa ditetapkan pada tahun ini. Apalagi menurutnya, Bupati Rembang kini sedang ancang-ancang untuk menyusun RPJMD.

“RPJMD disusun pada 6 bulan setelah Bupati dilantik. Dalam waktu dekat ini sepertinya sudah bikin RPJMD. Ini nanti yang akan disinkronkan dengan raperda inisiatif tentang tanggung jawab sosial perusahaan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan