UPT Dinas Pendidikan Dituduh Tidak Netral

Jumat, 20 November 2015 | 14:00 WIB
Ilustrasi. Logo Korpri

Ilustrasi. Logo Korpri

 

REMBANG, mataairradio.com – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan di Kabupaten Rembang dituduh tidak netral di Pilkada 2015 lantaran menekan jajarannya agar mendukung aktif salah satu calon kepala daerah.

Penjabat Bupati Rembang Suko Mardiono mengungkap isu tersebut saat memberi sambutan pada acara dialog publik pilkada damai yang digelar Forum Wartawan Rembang, Kamis (19/11/2015) kemarin.

Ia mengaku sudah meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Rembang agar melakukan pembinaan terhadap UPT-nya di tiap kecamatan.

“Jangan sampai masyarakat selalu menuduh PNS di lingkup UPT Dinas Pendidikan tidak netral. Kami menindak tegas PNS yang terbukti tak netral,” katanya.

Ia pun meminta kepada setiap masyarakat agar melaporkan ketidaknetralan PNS kepadanya atau bisa melalui Panwas Pilkada.

“Asalkan disertai data yang valid dan akurat, kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Rembang Jumanto meminta Panwas Pilkada agar menelusuri aduan atau laporan dari masyarakat tentang ketidaknetralan guru, meskipun masih berupa kabar burung atau tanpa laporan resmi.

“Ditelusuri saja walau masih kabar burung agar mutu pilkada menjadi lebih baik,” harapnya.

Ia juga menyatakan mendapat laporan soal ketidaknetralan UPT Dinas Pendidikan. Namun Jumanto tak membeber lebih jauh, UPT di kecamatan mana saja yang tidak netral.

“Kami tidak bisa menindak tegas. Karena itu kami berharap agar panwas cepat turun tangan,” tegasnya.

Menurutnya, tindakan tegas diperlukan sebagai efek jera. Ia mencontohkan salah satu anggotanya yang diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat karena terbukti tidak netral pada Pemilu DPD 2014 lalu.

“Ketidaknetralan PNS biasanya erat dengan (balas budi) jabatan,” tandasnya.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto mengaku menangani tiga kasus laporan dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintah, yakni 1 sekretaris desa yang PNS dan dua kepala desa.

“Soal indikasi ketidaknetralan UPT Dinas Pendidikan, kami mendorong agar ada masyarakat yang lapor,” katanya.

Menurutnya, laporan resmi diperlukan sebagai dasar bagi Panwas Pilkada untuk melangkah.

“Prosedur laporan resmi membutuhkan KTP dan data yang valid,” jelasnya.

Ia mengakui mendengar dugaan pelanggaran netralitas, tetapi setiap kali pengadu diminta bikin laporan resmi, tidak direspon.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan