UPP Anggap PRK Belum Berhak Kelola Tanjung Bonang

Rabu, 21 Januari 2015 | 19:09 WIB
Kepala UPP Tanjung Bonang Dody Sambodo. (Foto:Pujianto)

Kepala UPP Tanjung Bonang Dody Sambodo. (Foto:Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Bonang menganggap PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) belum memilik hak untuk mengelola pelabuhan tersebut.

Padahal PRK diberi hak pengelolaan lahan 8,1 hektare di kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang oleh Pemkab Rembang.

Kepala UPP Tanjung Bonang Dody Sambodo mengatakan, PT PRK memang memiliki legalitas atau semacam SIM untuk mengelola pelabuhan.

“Namun ‘SIM’ ini belum bisa digunakan, karena status Pelabuhan Tanjung Bonang, masih belum dikomersialkan,” katanya.

Penyelenggaraan pelabuhan dilakukan oleh UPP Tanjung Bonang atas izin operasional sementara dari Menteri Perhubungan.

“Namun pengelolaan Tanjung Bonang oleh BUMD, dalam hal ini PRK, belum bisa dilakukan karena status pelabuhan regional pengumpan ini masih belum diusahakan,” jelasnya.

Menurut Dody, jika pun izin operasional permanen yang diajukan melalui Gubernur kepada Menteri Perhubungan turun, pengelolanya tak bisa serta oleh PRK, tetapi harus melalui mekanisme lelang.

“Apalagi dalam hal PRK, perusahaan itu belum bisa menunjukkan bukti pengelolaan lahan pelabuhan,” ungkapnya.

Dody yang ditemui seusai dipanggil oleh Komisi A DPRD Rembang soal penyelenggaraan Tanjung Bonang, Rabu (21/1/2015) siang, mengaku akan segera mengajukan izin operasional permanen kepada Gubernur.

“Kami akan mengajukan izin itu dalam waktu dekat. Soal berapa lama waktunya, jangan ditanyakan lah,” katanya.

Disinggung mengenai pendapatan dari penyelenggaraan Pelabuhan Tanjung Bonang, Dody berkilah hanya mengurus perairannya, bukan daratannya.

UPP sementara ini hanya mengawasi operasional pelabuhan. Namun memang ada pendapatan yang tidak dia sebutkan jumlahnya.

“Tanggung jawab saya untuk tiga pelabuhan. Pelabuhan Tasikagung, Pelabuhan Terminal Khusus PLTU Sluke, dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke atau Pelabuhan Tanjung Bonang. Kalau harus menghitung (pendapatan) dari ketiganya ya sulit,” kilahnya.

Dody menambahkan, Pelabuhan Tanjung Bonang tetap beroperasi hingga terbitnya izin permanen pelabuhan regional pengumpan.

Sebelumnya, pihak UPP memberi saran kepada Komisi A DPRD Rembang agar memanggil semua investor di Tanjung Bonang untuk mengatasi polemik klaim pengelolaan Tanjung Bonang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan