Tuntut Diangkat CPNS, FHI Rembang Ancam Mogok Ngajar

Senin, 8 Oktober 2018 | 20:01 WIB

Rombongan FHI Rembang yang diwakili 25 orang diterima oleh Ketua DPRD Rembang Majid Kamil. (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Ratusan guru honorer se-Kabupaten Rembang yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) menggelar audiensi ke DPRD Kabupaten Rembang pada Senin (8/10/2018) pagi tepatnya pukul 09.00 waktu setempat.

Rombongan FHI yang diwakili 25 orang diterima oleh Ketua DPRD Rembang Majid Kamil, sedangkan ratusan guru honorer lainnya menunggu di depan gedung dewan.

Dalam audiensinya FHI menuntut beberapa hal diantaranya, tenaga honorer K2 agar diangkat menjadi CPNS, revisi pembatasan CPNS maksimal umur 35 tahun, dan segera mendesak penyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua FHI Rembang Darji menyatakan apabila sampai tanggal 13 Oktober 2018 mendatang tuntutannya tidak dipenuhi maka pihaknya akan menggelar aksi mogok mengajar mulai dari tanggal 15 sampai 31 Oktober 2018.

Hal ini juga sudah dibicarakan dengan pimpinan DPRD Rembang dan didukung secara kelembagaan.

Ia juga mengingatkan bahwa Kepala Dindikpora agar ikut membantu perjuangan mereka, jangan malah menakut-nakuti apalagi mengintimidasi guru-guru honorer lewat Bakorcam ataupun kepala sekolah.

“Guru honorer jangan takut kalau diintimidasi, ini buat perjuangan bersama, Kepala Dindikpora sudah kami paksa untuk mencabut pernyataannya melalui WA,” tegasnya.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil menyatakan siap mendukung perjuangan guru honorer lewat FHI, menurutnya pengabdian guru honorer yang cukup lama sudah bisa menjadi acuan kinerja.

Di sisi lain peraturan pembatasan maksimal CPNS yaitu 35 tahun juga patut dipertanyakan, Pihaknya akan mengawalnya sampai tingkatan pusat karena regulasi tersebut ada di Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani oleh Presiden, mestinya bisa lebih cepat dibandingkan dengan UU.

Terkait upaya mogok mengajar dengan alasan perjuangan, Kamil sepakat namun jangan terlalu lama dikarenakan kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa lumpuh.

“Mogok gak papa, tapi mohon jangan lama-lama kasihan para siswa,” ungkapnya

Menurut data FHI, dari 364 SD di Kabupaten Rembang, ada 1462 tenaga honorer. Dengan rincian 850 orang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sedangkan sebanyak 612 orang belum memiliki NUPTK.

 

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan