Tersangka Masalembu Ditetapkan, Nelayan Rembang Dilarang Merapat

Rabu, 4 Februari 2015 | 18:54 WIB
Ilustrasi.

Ilustrasi.

 
REMBANG, mataairradio.com – Nelayan mini purseseine dari wilayah Kecamatan Kragan dan Sarang dilarang melaut hingga Perairan Masalembu untuk sementara waktu.

Larangan ini setelah Polda Jawa Timur menetapkan sejumlah tersangka atas kasus dugaan penyanderaan dan pemerasan di pulau itu.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang Sa’roni mengaku menerima surat pemberitahuan via faksimile yang intinya agar nelayan Kragan dan Sarang yang pernah terlibat konflik di Masalembu, agar tidak merapat ke pulau tersebut untuk sementara waktu.

“Surat yang diteken oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini kami terima pada Rabu (4/2/2015) sore,” ungkapnya kepada mataairradio.

Dia berharap agar nelayan mengindahkan larangan itu, untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi ada pihak di Masalembu yang tidak terima dan berpotensi konflik lagi.

Tokoh nelayan Sarang, Samian mengaku akan menyebarkan isi surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Dia pun mengaku baru tahu kabar terkini penetapan tersangka kasus Masalembu, ketika mataairradio mengubunginya.

“Bagi kami, larangan dari provinsi itu sebagai sebuah peringatan,” katanya.

Namun sebelum larangan itu terbit, nelayan Kragan dan Sarang, terpantau masih terus saja melaut hingga di kawasan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Pihaknya tetap akan berhati-hati, namun akan melawan, jika sekelompok nelayan Masalembu berulah lagi, sementara posisi nelayan Rembang tidak keluar dari aturan.

“Namun yang perlu juga kami tanyakan, larangan melaut ke Masalembu itu, secara resmi berlaku sampai kapan,” tandasnya.

Seperti diketahui, 15 kapal dan 375 nelayan dari Kragan dan Sarang sempat disandera oleh sekelompok nelayan Masalembu, karena dituduh melanggar jalur penangkapan ikan pada 14 November 2014.

Kapal dan nelayan baru dibebaskan, setelah pemilik kapal menggelontorkan uang tebusan sekitar Rp750 juta.

Buntut dari peristiwa tersebut, Wakil Ketua HNSI Rembang, Nurwakhid mengundurkan diri.

Hal itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah maupun aparat, yang tidak berdaya menyelesaikan aksi penyanderaan berujung pemerasan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan