Tempati Lahan KAI, Warga Dorokandang Dilaporkan Polisi

Rabu, 1 Juli 2015 | 12:55 WIB
Stasiun Lasem tempo dulu. (Foto: fanikovsky.files.wordpress.com)

Stasiun Lasem tempo dulu. (Foto: fanikovsky.files.wordpress.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) melaporkan warga Desa Dorokandang Kecamatan Lasem kepada pihak kepolisian sektor setempat karena dianggap menempati aset Negara tanpa izin. Ada 258 keluarga yang bermukim di atas lahan PT KAI sejak tahun 1970.

Ketua Forum Pemukim Lahan Eks Rel dan Stasiun Kereta Api di Desa Dorokandang Eddy Heryanto mengungkapkan, laporan polisi itu dibuat pada April 2015. Tetapi dia mengaku belum pernah dipanggil untuk diperiksa. Eddy meminta KAI agar tak melanjutkan laporannya, karena mereka itu pun terlibat.

“Kita dilaporkan oleh KAI di Polsek Lasem. Tetapi kita belum sekalipun dipanggil untuk diperiksa. Yang sudah baru Kades katanya. Itu laporan kabarnya baru April kemarin,” ungkapnya.

Menurut Eddy, KAI diduga memalsukan tanda tangan warga untuk mengajukan hak guna bangunan kepada BPN pada 2013. Dia menjelaskan, permohonan HGB mesti dilampiri pembayaran SPPT. Sementara SPPT dibayar oleh warga, bukan KAI, sejak tahun 1970. Jika ada tanda tangan warga, berarti itu palsu.

Selain itu, Eddy berpendapat, pungutan sewa lahan oleh PT KAI sejak 45 tahun yang lalu, berpotensi ilegal. Sebab, HGB itu baru terbit tahun 2013. Pungutan itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang bisa menyulitkan PT KAI.

“Kalau kita dijadikan tersangka, kita akan hadapi. Kita bisa laporkan balik KAI. Itu dia pakai tanda tangan warga yang mungkin palsu. Pungutan sewa itu juga nggak bisa dibenarkan. Itu bisa masuk korupsi,” urainya.

Seperti diberitakan, kasus pertentangan antara warga Desa Dorokandang dengan PT KAI bermula dari dinaikkannya tarif sewa lahan milik Negara hingga 10 kali lipat. Warga menolak tarif baru itu, apalagi pembayarannya dihitung mundur lima tahun atau selama kurun 2009-2014.

Tetapi Eddy menegaskan, warga akan dengan legawa pindah dari tempat tinggalnya sekarang, jika PT KAI sudah jelas menggunakan lagi lahan untuk dibuat rel atau stasiun kereta api. Tetapi selagi belum ada kejelasan, warga menolak pindah dan dikenai tarif sewa.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan