Klaim Punya Hak di Tanjung Bonang, DPRD Panggil SBAP

Rabu, 14 Januari 2015 | 17:40 WIB
Inspeksi yang dilakukan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang difokuskan untuk memetakan semua objek di Pelabuhan Tanjung Bonang. (Foto:Pujianto)

Inspeksi yang dilakukan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang difokuskan untuk memetakan semua objek di Pelabuhan Tanjung Bonang. (Foto:Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Komisi A DPRD Rembang akan memanggil pihak PT SBAP ke Gedung Dewan karena mengklaim memiliki hak Pelabuhan Tanjung Bonang di wilayah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas mengungkapkan, pemanggilan terhadap pihak SBAP akan dilakukan pada Rabu 21 Januari 2015.

“Tidak hanya SBAP, kami juga akan memanggil pihak PT Bangun Arta maupun PT Pelabuhan Rembang Kencana karena memberi klaim yang sama,” kata Ilyas kepada mataairradio.

Semua otoritas di Pelabuhan Tanjung Bonang, termasuk Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) akan dipanggil, namun tidak secara bersama.

“SBAP dipanggil pertama karena perseroan ini didapati beroperasi di pelabuhan saat DPRD melakukan inspeksi, Rabu (14/1/2015) ini,” terangnya.

Ilyas menjelaskan, inspeksi yang dilakukan Komisi A difokuskan untuk memetakan semua objek di Pelabuhan Tanjung Bonang.

“Luas total pelabuhan yang terkini setelah direklamasi oleh sejumlah pihak yang mengaku sebagai investor akan dikumpulkan dan dicocokkan satu sama lain,” ujarnya.

Kuantitas Tanjung Bonang yang sejauh ini diklaim sebagai pelabuhan pengumpan, juga tidak luput dari pengawasan.

“Luas total area pelabuhan yang telah direklamasi pun dibutuhkan, agar nantinya terpeta jelas soal mana reklamasi yang dibiayai dengan dana Pemerintah dan yang didanai oleh investor,” tandasnya.

Khusus PT SBAP, dari informasi yang diterima, mereka mengklaim mereklamasi kawasan pelabuhan seluas 8,2 hektare di sisi timur.

“Komisi A siap untuk kroscek dengan mengumpulkan bukti-bukti, agar polemik seputar Tanjung Bonang, tuntas dan sesuai prosedur,” imbuhnya.

Sebelum melakukan inspeksi langsung ke Pelabuhan Tanjung Bonang, Komisi A DPRD Rembang telah memanggil Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Suyono untuk menjelaskan kedudukan pelabuhan tersebut.

“Tanjung Bonang masih merupakan pelabuhan pengumpan dan belum dikomersialkan. Namun pelabuhan tetap harus beroperasi dan dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan,” terang Suyono.

Menurut Suyono, reklamasi di pelabuhan memang dilakukan oleh Pemerintah dan beberapa investor. Namun dia tidak menerangkan kedudukan dari tiap investor, kecuali PT Pelabuhan Rembang Kencana yang merupakan anak badan usaha milik daerah, PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan