Tak Setor NPWP dan LHKPN, Calon Bupati Dicoret

Wednesday, 17 June 2015 | 17:18 WIB
Ilistrasi (Foto: usahacinere.com)

Ilistrasi (Foto: usahacinere.com)

REMBANG, mataairradio.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang memperingatkan kepada setiap bakal calon bupati dan wakil bupati agar segera menyiapkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Peringatan itu disampaikan dalam sosialisasi syarat pencalonan di Pendapa Museum Kartini Rembang, Rabu (17/6/2015) pagi. Sosialisasi itu diikuti oleh partai politik, aparat Pemerintah, penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan atau PPK, dan Panwas Pilkada.

Menurut Ketua KPU Rembang Minanus Suud, LHKPN dan NPWP merupakan dua dari sejumlah syarat pencalonan. Karena syarat, maka wajib disertakan. Jika tidak, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. Karenanya, sosialisasi dilakukan di awal, agar para kandidat segera persiapan.

“Tidak hanya LHKPN dan NPWP, syarat lain pun kalau tidak dipenuhi, juga bisa mengakibatkan seorang calon tidak lolos. Maka kami sosialisasikan sejak awal, agar persiapan bisa dilakukan jauh hari,” ujarnya.

Seperti diketahui, kewajiban menyampaikan LHKPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 baik sebelum jadi pejabat, selama jadi pejabat, atau sesudah jadi pejabat. Kewajiban calon kepala daerah untuk menyampaikan LHKPN juga diatur dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.

LHKPN disebut sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan KPK, karena di dalamnya mencakup kejujuran dalam kepemilikan harta benda termasuk asal muasal harta yang didapatkan oleh seorang pejabat.

Ketua KPU meminta kepada setiap parpol untuk segera menyampaikan syarat pencalonan itu kepada kandidat yang bakal diusung. LHKPN dan NPWP ini tampaknya sepele, tetapi menurut Suud, hal itu bisa menjadi kendala bahkan berakibat mendiskualifikasi calon, jika tidak dipenuhi.

“Pencalonan baru tanggal 26-28 Juli mendatang. Kami sosialiasikan hari ini (17/6/2015) agar sesuatu yang dianggap mudah bisa diketahui segera agar jangan sampai menjadi kendala dan malah menjadikan calon tidak memenuhi syarat,” katanya.

Minanus Suud menambahkan, LHKPN para calon kepala daerah nantinya akan diteliti dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Dia belum menyebut, apakah pihak yang berwenang itu cukup BPKP ataukah KPK.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan