Surat Edaran Bupati Rembang Soal HET Elpiji Melon Belum Ampuh

Rabu, 16 Juli 2014 | 14:49 WIB
Plt Asisten II Bidang Perekonomian Sekda Rembang Abdullah Zawawi.

Plt Asisten Bidang Perekonomian Sekda Rembang Abdullah Zawawi.

REMBANG, MataAirRadio.net – Surat Edaran Bupati Rembang tentang harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi tabung melon sebesar Rp14.000 ternyata masih belum ampuh untuk mengendalikan tingkat harga di level konsumen. Sejumlah konsumen menyatakan, harga elpiji mereka peroleh dengan harga Rp17.000-Rp20.000 per tabung.

Kenyataan seperti ini setidaknya bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Pamotan, seperti Japerejo dan Pamotan. Sugiyanto, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Rembang menduga, ada pangkalan yang belum menerima surat edaran tersebut.

Pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan mengenai masih adanya penjualan elpiji hingga Rp20.000. Namun menurutnya, kemungkinan harga setinggi itu diperoleh konsumen dari pengecer elpiji, bukan pangkalan.

Dia mengaku sulit menindak pengecer karena tidak termasuk dalam tata niaga elpiji bersubsidi. Untuk memastikan tidak adanya lagi penjualan di atas HET maka jumlah pangkalan mendesak ditambah. Saat ini masih ada sekitar 42 desa yang belum terdapat pangkalan elpiji tabung melon.

Plt Asisten Bidang Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Abdullah Zawawi membenarkan, pengendalian harga di tingkat pengecer sulit dilakukan karena mereka berada di luar mata rantai distribusi elpiji bersubsidi. Salah satu solusinya memang menambah pangkalan menjadi di setiap desa.

Dia pun menampik adanya kendala pada pendistribusian Surat Edaran Bupati tentang HET Elpiji Bersubsidi Rp14.000. Hanya memang, elpiji dari pangkalan tidak langsung dinikmati konsumen, tetapi diambil dulu oleh pengecer. Dampaknya, harga di tingkat konsumen seolah tidak mau turun.

Kenyataan ini, menurut Zawawi terjadi akibat jarak antar-pangkalan yang terlalu jauh, sehingga jasa pengecer menjadi seolah diperlukan. Menurutnya pula diperlukan penertiban izin di setiap pangkalan, agar Pemkab memiliki wewenang penghentian usaha secara langsung.

Izin yang dimaksud adalah izin HO. Menurut Zawawi, belakangan terungkap bahwa sebagian pemilik pangkalan elpiji di Kabupaten Rembang tak memiliki izin usaha yang lengkap. Situasi ini turut dipicu oleh kesulitan membentuk pangkalan elpiji, di awal-awal program konversi minyak tanah ke gas, kala itu.

Sebelumnya diberitakan, pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang mengancam akan merekomendasikan kepada Pertamina untuk menghentikan pasokan elpiji ke pangkalan yang menjual di atas HET Rp14.000.

Ancaman ini setelah Gubernur Jateng mengeluarkan surat edaran tentang harga eceran tertinggi elpiji kemasan tiga kilogram. Pemkab Rembang sempat mengklaim, surat ini sudah dilayangkan oleh kelima agen kepada setiap pangkalan. Namun diduga masih ada pangkalan yang terlewatkan. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan