Soal Kabar Fee Proyek DPU, Ini Jawaban Sekda

Kamis, 7 Mei 2015 | 17:16 WIB
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni. (Foto:Pujianto)

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni. (Foto:Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni mengaku tak tahu soal dugaan praktek pemotongan nilai proyek sebagai fee atas pekerjaan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum yang belakangan ramai dipergunjingkan.

Pemotongan nilai proyek sebagai fee ini diduga dilakukan oleh pejabat yang disebut sebagai “orang atas” dan orang-orang penting di DPU. Sekda Rembang yang dikonfirmasi saat sesi jumpa pers, Kamis (7/5/2015) pagi mengaku tidak tahu ikhwal potongan atau fee proyek.

“Sepengetahuan saya, Pemkab tidak pernah mengambil kebijakan semacam itu. Saya juga tidak tahu yang mengembuskan isu dan dari mana sumbernya,” ujarnya.

Dia hanya menyebutkan, masyarakat perlu lebih banyak tahu soal dokumen pengadaan. Sebab, semakin masyarakat tahu dokumen perencanaan, akan bisa menutup ruang gerak niat melakukan penyimpangan.

“Untuk mencegah penyimpangan (berupa penyalahan bestek atau pemotongan nilai proyek atau fee), kami akan melibatkan penegak hukum. Dalam hal ini kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Mereka akan dilibatkan untuk memberikan asistensi legal dalam bentuk pendapat hukum,” terangnya.

Menurut Hamzah, langkah tersebut berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi langkah baru. Setiap dokumen pengadaan akan dimintakan pendapat hukum dari kejaksaan dan kepolisian, sebelum dilaksanakan.

“Memang, dengan langkah itu, proses pengadaan menjadi lebih lama dan menyita waktu. Namun itu tidak menjadi soal, karena secara akuntalibitas, akan lebih terjamin,” tandasnya.

Asistensi legal juga diharapkan bisa menenggelamkan ketakutan yang kini menghantui pejabat di DPU.

Pada kesempatan tersebut, Hamzah juga menanggapi kabar yang menyebut pejabat di internal DPU saat ini, ogah menjadi pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Pejabat pengadaan segera ditetapkan dan pengumuman pengadaan barang/jasa akan segera tersiar,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum sudah diperintahkan untuk menjadwalkan kembali pengumuman pengadaan barang/jasa, agar sesuai dengan surat edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

“Intinya, agar pengadaan diumumkan selain melalui media elektronik (laman resmi LPSE), juga melalui media cetak yang ditetapkan LKPP,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan