Soal Bengkok, Ratusan Kades akan Temui Jokowi

Sabtu, 23 Mei 2015 | 18:04 WIB
Aksi unjuk rasa perangkat dan kepala desa dengan memblokir Jalan Pantura, kawasan depan Gedung DPRD Rembang, Selasa (13/1/2015). Mereka menuntut DPRD agar segera melantik Abdul Hafidz sebagai Bupati definitif menggantikan Moch Salim yang dipenjara karena korupsi. (Foto: Pujianto)

Aksi unjuk rasa perangkat dan kepala desa dengan memblokir Jalan Pantura, kawasan depan Gedung DPRD Rembang, Selasa (13/1/2015). Mereka menuntut DPRD agar segera melantik Abdul Hafidz sebagai Bupati definitif menggantikan Moch Salim yang dipenjara karena korupsi. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Ratusan kades dan perangkat desa di Kabupaten Rembang akan berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, Selasa sore 26 Mei mendatang. Mereka hendak menuntut Pemerintah agar bengkok kades dan perangkat desa tidak dicabut.

“Bengkok perangkat desa mestinya tetap melekat, sebagai tambahan penghasilan. Ketika bengkok ditarik menjadi dikelola desa, kita dapat apa,” ungkap salah seorang perangkat desa dari Dusun Mulo Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori Sumijan, Sabtu (23/5/2015).

Padahal, sejak undang-undang tentang desa bergulir, perangkat desa akan mendapat penghasilan tetap atau siltap. Hanya saja hingga Mei ini, tunjungan bagi mereka belum bisa dicairkan karena kendala aturan.

“Memang Pemkab Rembang sudah membuat edaran yang menyebut bengkok tetap dikelola perangkat dan kepala desa. Tetapi jika aturan di tingkat pusat tidak diubah, maka daerah mesti menyesuaikan,” tandasnya.

Dia juga mengklaim, ketika desa ditinggal oleh kades dan sejumlah perangkat desa unjuk rasa, pelayanan masyarakat tidak akan terganggu, karena ada sekretaris desa.

“Kami masih mendata jumlah perangkat dan kades yang berangkat ke Jakarta,” kata Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Rembang Jidan Gunorejo yang dihubungi secara terpisah.

Intinya, menurut dia, setiap desa memberangkatkan satu kades dan satu perangkat, sehingga ada satu bus per kecamatan.

“Sifat keikutsertaan mereka, tidak wajib, tetapi perlu ikut sebagai partisipasi dan kebersamaan,” terangnya.

Menurut Jidan, yang mereka perjuangkan adalah agar PP Nomor 43 Tahun 2015, khususnya di Pasal 100, diubah atau dicabut. PP tersebut memuat aturan mengenai bengkok yang mesti dikelola oleh desa.

“Jika bengkok perangkat dan kades dicabut, kami akan terpuruk. Kades misalnya, memiliki banyak kebutuhan dan tak cukup jika dipenuhi, hanya dari gaji,” katanya.

Dia pun mengakui, Rembang sebenarnya sudah kondusif karena Bupati sudah menerbitkan Perbup yang isinya tidak akan menarik bengkok dari perangkat desa dan kades.

“Tetapi, kita kan tahu perbup itu kalah tinggi dari PP (Peraturan Pemerintah). Makanya kami minta agar PP itu direvisi atau dicabut sekalian,” imbuhnya.

Khusus mengenai keberangkatan para kades dan perangkat desa, Jidan mengaku sudah memberitahu Polres Rembang.

“Paling tidak agar polisi tahu kami berangkat ke Jakarta. Pemberitahuan ini penting, demi komunikasi antarlembaga,” sambungnya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Rembang, jumlah kades yang berbengkok sebanyak 274 orang, sedangkan perangkat desa yang berbengkok 1.991 orang.

Itu artinya, kepala desa yang tidak memiliki bengkok 11 orang, sedangkan perangkat desa tak berbengkok 153 orang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan