SKB Tiga Menteri Belum Redakan Ketakutan Kades

Minggu, 8 November 2015 | 21:16 WIB
Para kepala desa di Rembang ketika dialog bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far, Minggu (8/11/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

Para kepala desa di Rembang ketika dialog bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far, Minggu (8/11/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menggenjot tingkat penyerapan dana desa memang sudah lama diteken, tetapi kehadirannya belum cukup meredakan ketakutan kepala desa di Rembang.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far mengatakan, pembangunan yang dibiayai dengan dana desa agar tidak dikontraktualkan alias harus dikelola langsung oleh desa yang bersangkutan.

“Jangan dikontraktorkan. Harus dikelola langsung oleh desa yang bersangkutan. Agar warga desa itu sendiri yang bekerja. Kalau sehari per orang pekerja diupah Rp50-60ribu, akan bisa buat beli beras dan lauk-pauk. Perputaran uang akan membuat membuat semua bergerak,” katanya.

Namun Janadi, Kepala Desa Sanetan Kecamatan Sluke menyatakan bingung karena di regulasi lain, di luar SKB tiga menteri, mengatur sistem lelang terhadap pekerjaan yang nilainya lebih dari Rp200 juta.

“Aturan juga mengatur, kalau untuk penunjukan langsung, mesti ada dua rekanan sebagai pembanding. Kalau kita kelola langsung dan tidak ada kontraktual, itu menyalahi aturan atau tidak,” katanya.

Di dialog antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Ja’far dengan kepala desa dan lurah serta pejabat pemerintah dan Penjabat Bupati Rembang di Pendapa Museum Kartini, Minggu (8/11/2015) pagi, Asisten I Sekda Rembang Subakti ikut bicara tentang kekhawatiran kepala desa.

“Kami juga khawatir. Ada SKB tiga menteri, sementara masalah pelaksanaan pembangunan sudah diatur Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk Desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Perka LKPP sudah diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Bupati Rembang, sebagai bagian pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terbawah adalah perda, tidak ada surat keputusan menteri. Manakala terjadi masalah, sementara peraturan LKPP dan peraturan bupati belum diubah, ini mana yang kita gunakan. Perka LKPP atau SKB tiga menteri,” tanyanya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri diteken oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Ja’far mengakui, menerima banyak pertanyaan tentang Perka LKPP sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa, tapi di sisi lain ada SKB tiga menteri.

“SKB tiga menteri adalah salah satu terobosan hukum. Perdebatannya memang panjang, tapi harus kita putuskan karena kalau nggak ada SKB tiga menteri, kita khawatir dana Rp20,7 triliun, jangan-jangan tidak akan terserap lantaran aturannya yang ‘njelimet’ itu,” katanya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan