SK Sunarto Turun, DPRD Segera Jadwalkan PAW

Kamis, 22 Oktober 2015 | 18:34 WIB
Ketua DPRD Rembang, Majid Kamil. (Foto: Pujianto)

Ketua DPRD Rembang, Majid Kamil. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – DPRD Rembang mengonfirmasi turunnya surat keputusan (SK) pemberhentian Sunarto sebagai anggota dewan, untuk syarat pencalonan yang bersangkutan sebagai bupati pada Pilkada 9 Desember mendatang.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil, Kamis (22/10/2015) pagi mengungkapkan, SK pemberhentian Sunarto sebagai legislator sudah diterima 19 Oktober lalu.

Namun soal sudahkah disampaikan oleh Sekretariat DPRD ke KPU, Majid meminta agar konfirmasi ke pihak sekretariat DPRD atau ke KPU.

“Mestinya sudah (disampaikan ke KPU). Tetapi saya kurang tahu sudah disampaikan oleh sekretariat DPRD ke KPU atau belum. Dikonfirmasi langsung saja,” ujarnya.

Intinya menurut ketua dewan, yang dibutuhkan oleh KPU terkait proses pilkada adalah SK pemberhentian Sunarto sebagai legislator.

DPRD langsung bersiap melakukan penggantian antar-waktu (PAW) Sunarto dan Ridwan yang telah lebih dulu terbit SK pemberhentiannya.

Menurut Majid Kamil, pelantikan pengganti Sunarto dan Ridwan akan dibahas di Badan Musyawarah atau Banmus DPRD.

Rencananya dibahas pada Jumat 23 Oktober ini dan pelantikannya diperkirakan berlangsung pada Selasa 27 Oktober 2015.

“Bisa saja Senin (26/10/2015) depan. Tapi kita nggak mau terlalu tergesa lah. Selasa (27/10/2015) atau Rabu (28/10/2015) mungkin,” katanya.

Sebelumnya, KPU sudah mengirimkan nama pengganti dari Sunarto dan Ridwan ke DPRD.

Sunarto akan digantikan Eka Siswa Kartika yang di Pemilu 2014 lalu meraup 1.373 suara, terbanyak kedua setelah Sunarto.

Sedangkan Ridwan akan digantikan oleh Nanik Sri Sundari yang pada Pemilu Legislatif lalu mengantongi 711 suara, terbanyak kedua setelah Ridwan.

Ketua DPRD menegaskan, pelantikan keduanya akan dilangsungkan melalui rapat paripurna istimewa.

Pada kesempatan terpisah, Komisioner Divisi Pencalonan pada KPU Rembang Adib Ulinnuha mengonfirmasi, SK pemberhentian Sunarto sudah masuk ke komisi pemilihan umum setempat.

Dengan demikian, dari tiga calon yang disyaratkan SK pemberhentian, tinggal calon bupati Hamzah Fatoni yang belum memenuhi syarat itu.

Hamzah mesti menyerahkan SK pemberhentian sebagai birokrat atau PNS, yang informasinya sudah lama turun, ke KPU.

Batas akhir pemenuhan SK pemberhentian itu adalah pukul 00.00 WIB 23 Oktober ini.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan