Sertifikat Hak Guna Bangunan Tanjung Bonang Jadi Rebutan

Senin, 26 Januari 2015 | 19:33 WIB
Pelabuhan Tanjung Bonang sisi barat yang dimanfaatkan sebagai Kantor PT Bangun Arta Kencana. (Foto: Pujianto)

Pelabuhan Tanjung Bonang sisi barat yang dimanfaatkan sebagai Kantor PT Bangun Arta Kencana. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas 8,1 hektare lahan Pelabuhan Tanjung Bonang bakal menjadi rebutan.

Lahan yang dikelola Pemkab Rembang itu sempat dipertanyakan sertifikat hak guna bangunannya oleh PT Pelabuhan Rembang Kencana atau PRK.

PRK adalah anak perusahaan BUMD PT RBSJ sekaligus badan usaha pelabuhan yang terlibat perjanjian pemanfaatan tanah 8,1 hektare itu dengan Pemkab Rembang.

Namun Senin (26/1/2015) pagi, tiga perwakilan perusahaan yang mengklaim sebagai investor, juga mempertanyakan sertifikat itu ke DPRD.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil membenarkan, perwakilan PT Amir Hajar Kilsi (AHK), PT Bangun Rejo Tirta Kencana (BRTK), dan PT Samudera Bahari Alam Persada (SBAP), datang untuk meminta pihaknya, agar membantu mendesak Pemkab terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan.

“Mereka merasa sudah investasi di pelabuhan. Mereka minta agar Pemkab menindaklanjuti. Ya agar (sertifikat) hak guna bangunan atau HGB-nya dipercepat. HPL (hak pengelolaan lahan) yang 8,1 hektare kan sudah ada. HGB-nya belum,” ungkap Majid yang dihubungi mataairradio.

Majid menjelaskan, desakan dari perwakilan ketiga perusahaan itu tidak akan langsung direspon secara mentah.

“Sebab, sebelum kedatangan ketiganya, kami juga sedang memproses solusi atas polemik pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang. Klaim dari setiap perusahaan harus kita kroscek,” katanya.

Menurutnya, DPRD akan menyelesaikan secara bertahap polemik ini, dengan mengundang satu per satu para pihak yang terkait.

DPRD melalui Komisi A telah memanggil Kepala Dinas Perhubungan Suyono, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Bonang Dody Sambodo, dan inspeksi ke lokasi.

Dalam waktu dekat, Rabu 4 Februari nanti, pihaknya akan memanggil secara bergantian mereka yang mengaku sebagai investor di Tanjung Bonang.

Selain ketiga perusahaan tersebut, PT Bangun Arta Kencana (BAK) dan PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK), juga akan dipanggil.

Seperti diketahui, Kepala UPP Tanjung Bonang Dody Sambodo yang dipanggil hadir di Komisi A DPRD Rembang pada Rabu 21 Januari 2015 menyarankan agar dewan memanggil semua pihak investor yang mengaku menanamkan modal di pelabuhan tersebut.

“Dengan begitu, maka akan jelas, mana-mana bagian reklamasi yang dilakukan oleh tiap investor,” terang Dody.

Sebelumnya, 12 Januari 2015, Kepala Dinas Perhubungan Rembang Suyono menyebut, Tanjung Bonang awalnya ditetapkan dan dibangun oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

“Karena biaya pembangunannya yang besar, PT RBSJ kemudian melibatkan berbagai sumber dana dan menggandeng PT AHK, BRTK, dan BAK,” bebernya.

Belakangan muncul PT PRK dan PT SBAP yang didirikan oleh konsorsium investor sebagai badan usaha pengelola pelabuhan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan