Sekda Tawarkan Skema Atasi Sengkarut Tanjung Bonang

Thursday, 16 July 2015 | 16:34 WIB
Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Fatoni (paling kiri) saat mengunjungi Pantai Karangjahe, Rabu (15/7/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Fatoni (paling kiri) saat mengunjungi Pantai Karangjahe, Rabu (15/7/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni menawarkan empat skema untuk mengatasi sengkarut Pelabuhan Tanjung Bonang.

Skema pertama menurutnya adalah pengesahan segera rencana induk pelabuhan (RIP) dan gambar detail atau DED. Paling telat di tahun 2015.

“RIP dan DED tidak hanya dibuat, tetapi juga harus disahkan oleh pejabat yang berwenang maksimal tahun ini,” katanya kepada para pewarta di hari Rabu (15/7/2015) kemarin.

Selain RIP dan DED, DLKp dan DLKR atau daerah lingkungan kepentingan dan kerja pelabuhan, juga mesti diberesi. “DLKP dan DLKR di antara Kaliori sampai Sarang mesti selesai dan disahkan pada 2016,” sambungnya.

Baru setelah itu, mengajukan skema kedua, yakni menunjuk otoritas pelabuhan, apakah dikelola BUMN, BUMD, atau perseroan terbatas (PT) terpisah.

“Tetapi siapa pun otoritasnya, mesti memenuhi kriteria atau kualifikasi yang ditetapkan oleh undang-undang dan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Skema ketiga yang ditawarkan Hamzah adalah melakukan audit atas aset. Audit ini penting untuk melakukan pembuktian secara formal dan material atas seluruh pengakuan investasi.

“Ada tiga pihak perlu ada dalam audit atas aset, yakni Pemkab Rembang, BPKP Jawa Tengah, dan Kejaksaan,” terangnya.

Kejaksaan dipakai karena audit membutuhkan jaksa pengacara Negara. Soal yang mewakilinya, bisa dari Kejati Jawa Tengah atau Kejari Rembang.

“Skema terakhir adalah meminta pendapat hukum atas audit dan pendapat BPKP untuk menentukan pemberian hak atas segala aktivitas di pelabuhan,” imbuhnya.

Lalu kenapa Hamzah baru mengungkap empat skema itu sekarang? Dia berdalih tak mau mengganggu kinerja Pansus DPRD Rembang yang kini membahas persoalan Pelabuhan Tanjung Bonang.

“Saya tidak pernah diundang Pansus untuk mendiskusikan persoalan di pelabuhan tersebut,” ungkapnya.

Dia menyatakan siap bilamana Pansus mengundangnya. Selain itu, empat skema tersebut merupakan pandangannya sebagai Sekda Rembang, jadi tidak atas nama Pemkab.

“Sebab belum tentu, Pak Bupati akan setuju dengan empat skema ini. Lagi pula, saya tidak pernah diminta,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




One comment
  1. anjas

    July 18, 2015 at 6:23 pm

    skema apaan tuh, kok seolah-olah elo orang luar aja ganyanya. bukankah elo yang jadi ketuanya para ketua pengambil kebijakan soal tanjung bonang dan turut panen raya hasil illegal minning dan hancurnya sumber daya alam akibat praktek mafioso pelabuhan TB?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan