Satpol PP Larang Harno Pasang Publikasi Cabup

Selasa, 7 April 2015 | 17:29 WIB
Materi publikasi dengan menulis kata "cabup" milik Harno. (Foto: Pujianto)

Materi publikasi dengan menulis kata “cabup” milik Harno. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Aparat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Rembang melarang Harno memasang materi publikasi dengan menulis kata “cabup” atau calon bupati di dalamnya. Publikasi yang terlanjur dipasang pun ditertibkan.

Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Rembang Sudarno menjelaskan, penertiban dilakukan dengan menutupi bagian yang bertuliskan “cabup” dengan cat semprot warna hitam. Menurutnya, kata cabup belum bisa digunakan, karena KPU belum menetapkan calon bupati untuk Pilkada Rembang.

Namun meski tulisan cabup sudah ditutupi, pihaknya akan tetap melorotnya, jika ternyata pemasangannya tidak disertai izin. Dalam penertiban spanduk dan reklame yang melanggar aturan, Selasa (7/4/2015) pagi, tidak ada materi publikasi terkait Harno yang disita.

“Saran agar (tulisan cabup) ditutup sudah kami sampaikan sebelumnya. Sebelum penertiban ini. Kalau masih ada (publikasi) yang bertuliskan cabup akan kita tertibkan dan sita. Tapi hari ini nggak ada,” katanya.

Pagi itu, aparat Satpol PP paling banyak menyita spanduk dan reklame yang sudah kedaluwarsa. Aparat pun menyita sejumlah bendera Partai Gerindra yang terpasang di Bundaran Pasar Rembang. Reklame sitaan itu kemudian diamankan di Markas Satpol PP Rembang.

Sudarno menegaskan, masih banyak reklame bodong yang terpasang, sehingga ditertibkan dan disita. Publikasi bodong ini diketahui dari ada atau tidaknya stiker dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Rembang.

Ada modus baru yang dipakai oleh pemasang reklame untuk mengelabui petugas. Reklame yang diurus izinnya hanya beberapa, sementara yang dipasang, cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya mengecek reklame secara satu per satu, tidak berdasarkan nama produknya.

“Tadi yang kita amankan cukup banyak. Spanduk, reklame, dan bendera Gerindra yang di Bundaran Pasar itu. Kami tertibkan karena ada yang kedaluwarsa dan ada pula yang nggak berizin. Ada yang izinnya hanya beberapa lembar, tetapi yang dipasang banyak. Kita tadi cek satu per satu,” tandasnya.

Sementara itu, khusus terkait materi publikasi Harno, Komisioner KPU Rembang Maftukhin mengatakan, belum ada kategori pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pemasangan gambar sekarang ini merupakan bagian dari sosialisasi bakal calon.

Penertiban gambar menjadi ranah Satpol PP apabila melanggar perda. Apalagi hingga saat ini belum ada penetapan tahapan pendaftaran bakal calon bupati untuk Pilkada Desember mendatang. KPU Rembang masih menanti PKPU dari Pusat.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan