Satpol Langkahi DPRD Soal PKL Alun-alun Rembang

Selasa, 3 Februari 2015 | 18:38 WIB
alun-alun-rembang-(1)

Lapak pedagang di sisi utara Alun-alun Rembang yang hendak ditertibkan namun gagal pada Senin (26/1/2015) malam. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mendahului langkah Komisi A DPRD soal pembahasan jalan terbaik bagi para pedagang kaki lima yang saat ini belum kebagian selter di Alun-alun Rembang, tetapi tetap saja hendak ditertibkan.

Selasa (3/2/2015) pagi, Satpol PP memanggil delapan PKL yang selama ini berjualan di sisi utara alun-alun.

Padahal dalam waktu dekat, DPRD juga memiliki agenda memanggil semua pihak termasuk PKL, terkait penataan pedagang kaki lima kawakan yang belum kebagian ruang berjualan.

Suparno, juru bicara pedagang berharap kepada Satpol PP dan pihak terkait lainnya agar tidak mengganggu PKL bahkan terindikasi menakut-nakuti karena mereka hanya akan menerima keputusan dalam sebuah forum bersama.

“Atas alasan itu, pertemuan yang digelar di Kantor Satpol PP tadi, berakhir buntu,” katanya.

Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Fatoni mengatakan, penataan alun-alun dilakukan dengan mengedepankan optimalisasi wajah kota itu sebagai areal publik.

“Meski demikian, kami tidak akan menganaktirikan pedagang kaki lima,” katanya.

Sebagai buktinya, menurut Sekda, Pemkab menganggarkan Rp800 juta untuk penataan lagi Alun-alun Rembang di tahun ini.

“Dari dana itu sebagian akan dipakai untuk pembangunan selter baru sebagai tambahan dari tiga titik selter yang telah ada,” tandasnya.

Dia mengakui, sejauh ini, selter yang tersedia belum cukup untuk menampung semua pedagang.

Meski demikian, terhadap mereka yang belum kebagian, Hamzah hanya berjanji mengupayakan pendirian tenda secara seragam.

“Pedagang tetap diminta pindah, karena sisi utara akan dipakai untuk parkiran,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Rembang Sukarmain menyayangkan sikap Satpol PP yang sangat kentara melangkahi rencana komitmen legislatif.

Pihaknya menganggap sikap Satpol PP itu tidak etis, karena DPRD telah mengagendakan pertemuan untuk mencarikan jalan keluar terbaik soal penataan PKL.

“Kok berani-beraninya Satpol bikin undangan sendiri. Kami kan sudah mengagendakan pertemuan dengan berbagai pihak, agar semuanya jelas,” katanya.

Memang, soal tanggal pastinya, Sukarmain belum menentukan. Namun, mestinya Satpol PP tidak seenaknya bertindak.

Kepala Satpol PP Rembang Slamet Riyadi belum memberikan tanggapan soal langkahnya. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, justru istri Slamet yang mengangkat.

Namun saat pertemuan dengan PKL pada Selasa (3/2/2015) pagi itu, Slamet tetap berkeras akan melakukan penertiban dengan dalih sudah pernah ada kesepakatan dengan paguyuban pedagang kali lima pada 21 Januari 2015 di ruang rapat Sekda Rembang.

“Tetap akan kami tertibkan. Sudah ada kesepakatan kok dengan paguyuban pedagang pada 21 Januari kemarin. Rapatnya di ruangan Pak Sekda,” tegasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan