Sambut Dana Desa, Kades di Rembang Tunjuk Biro Hukum

Wednesday, 22 April 2015 | 16:16 WIB

 

Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Rembang pada Desember 2013. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Paguyuban kades di Kabupaten Rembang menyatakan menunjuk biro hukum guna menyambut gelontoran dana desa pada tahun ini. Para kades menganggap alokasi dana besar itu bisa menggelincirkan mereka, jika tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Ketua Paguyuban Kades se-Kabupaten Rembang Jidan Gunorejo mengaku memiliki biro hukum, sehingga tidak akan gagap hukum ketika dana desa sudah mulai mengucur. Apalagi, beberapa kepala desa di Rembang merupakan lulusan sarjana hukum, bahkan menyambi sebagai pengacara.

“Meskipun demikian, kami tetap berharap kepada pihak kejaksaan dan kepolisian agar terus memberi masukan dan arahan terkait hukum. Kami berharap pula kepada polisi dan kejaksaan agar tidak langsung menerapkan sanksi di masa transisi penerapan undang-undang desa, jika ditemui sedikit persoalan,” kata dia.

Bupati Rembang Abdul Hafidz sebelumnya menyebutkan, alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat tahun ini, awalnya hanya Rp39,1 miliar. Namun Menteri Keuangan memberi tambahan jatah Rp58 miliar untuk Rembang melalui APBN Perubahan 2015, sehingga menjadi Rp97,1 miliar.

Di luar dana dari APBN itu, Pemkab Rembang juga akan mengucurkan alokasi dana desa sebesar Rp81,3 miliar. Dengan demikian, jika ditotal, maka akan ada kucuran dana Rp180 miliar untuk 287 desa di kabupaten ini. Apabila dibagi rata, tiap desa bisa menerima jatah Rp621 juta.

Hafidz mewanti-wanti kepada setiap kepala desa agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Jangan sampai tergoda untuk menggunakan uang itu guna keperluan lain di luar ketentuan. Apalagi setiap rupiah uang Negara harus dipertanggungjawabkan.

“Ini dampak dari UU Nomor 6 (Tahun 2014) tentang Desa. Pemerintah wajib membiayai kepentingan desa. Namun saya pesan, hati-hati. Jangan dipakai kluyuran,” tegasnya mewanti-wanti.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin mengatakan, para kepala desa akan didampingi sedemikian rupa, sehingga anggaran desa sebesar-besar untuk pembangunan. Sanksi hukum tentu akan berlaku apabila terjadi penyimpangan. Dia pun mengingatkan agar kades patuh aturan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




One comment
  1. sardi

    April 23, 2015 at 8:07 am

    Petinggi akeh sing korupsi iku mergo akhlake rusak ora gelem sinau dadi pemimpin sing apik. Ora gelem latihan pemerintahan sing bener lan oraa gelem ngajak wargane rembugan. Kabeh duwik soko negoro apa lelangab bondo deso dicaknp dewe tanpo rembugan. Iki masalahe pemerintahan desa sing utama. Ora maalah kesusu gawe lembaga hukum. Pendekatan sesat lan njlomprongke para petinggi liyane. Gampangke perkoro gedekno sembrone mesti akeh cilokone. Ha mbok jejer satus biro hukum yen faktane korupsi yo tetep ae mlebu penjara. Iki peris subakti cs njlomprongke kafid gawe timsus hukum ujung-ujungr nariki duik soko skpd nggo nyuap kejaksaan cs mbebaske abdulah cs. Ora malah nata biroksasi ben pelayanan masyarakat ora twrganggu malah ngonbyongi koruptor kakap. Wis to ana satus jejer biro hukun, desa tetap dinggo ajar titis tipikor yen ora gelem sinau lan berdayake kader sing amanah ng deso.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan