Salim Kerahkan Empat Pengacara Jelang Persidangan Korupsi

Senin, 3 Februari 2014 | 13:42 WIB
Bupati Rembang Mochammad Salim. (Foto:mataairradio.net)

Bupati Rembang Mochammad Salim. (Foto:mataairradio.net)

REMBANG, MataAirRadio.net – Bupati Rembang Mochammad Salim dikabarkan mengerahkan jasa empat orang pengacara menjelang persidangan dalam kasus dugaan korupsi yang membelitnya. Berkas perkara Salim disebut sudah siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada pekan ini.

Namun keempat pengacara itu hingga hari Senin (3/2) ini, belum mendapat kuasa hukum dari Mochammad Salim. Edy Heryanto, salah satu pengacara Salim kala itu menyebut belum mendapat kuasa baru dari kliennya untuk mendampingi di persidangan.

Edy menyebutkan, selain dirinya, ada dua pengacara yakni Agus dari Pati dan Prayit dari Purwodadi yang akan mendampingi Salim. Satunya lagi pengacara dari Semarang. Namun keempatnya belum mendapat tanda tangan kuasa dari Salim.

Edy Heryanto juga mengatakan, secara umum, keempat pengacara itu siap mendampingi Bupati Rembang di Persidangan. Prinsipnya kuasa dari klien menjadi pra-syarat untuk mendampingi seorang terdakwa di persidangan.

Pemberian kuasa, menurut Edy, bisa saja diberikan di hadapan Majelis Hakim ketika persidangan pertama digelar. Namun terlepas dipakai atau tidak, dia mengaku sudah mendampingi Salim hingga proses pelimpahan tersangka dari Polda Jawa Tengah ke Kejati.

Berkas perkara Mochammad Salim yang Ketua (nonaktif) DPC Partai Demokrat Rembang segera dimejahijaukan oleh Kejati. Salim diduga turut mengusulkan penyertaan modal ke RBSJ. Salim bahkan mendesak agar DPRD menyetujui pencairan dana Rp25 miliar dari pos dana tak tersangka yang sedianya digunakan untuk dana bencana.

Pencairan Rp25 miliar itu dilakukan 28 November 2006, sebelum anggaran disahkan. Dana cair ke rekening PT Rembang Sejahtera Mandiri (sebelum akhirnya berubah menjadi RBSJ) yang diatasnamakan Mochammad Salim. Penyertaan modal itu juga dilakukan pada tahun 2007, sebesar Rp10 miliar. Belakangan, pengucuran dana itu dinilai merugikan negara Rp4,12 miliar. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan