Rembang Minta Ketegasan Pusat Soal Jalur Penangkapan Ikan

Monday, 3 November 2014 | 16:17 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

 
REMBANG, mataairradio.com – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang meminta ketegasan dari Pemerintah Pusat menyangkut penerapan aturan jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011.

Pemkab Rembang merasa perlu untuk mendapat ketegasan atas penerapan aturan ini, agar kasus penangkapan 15 kapal dan penyanderaan 375 awak kapal oleh kelompok nelayan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, tidak terulang di kemudian hari.

“Kalau berdasarkan ketentuan, kapal (pengguna jaring trawl) itu bisa beroperasi hingga perairan di atas 12 mil dari pantai. Kemarin (saat penangkapan), kapal-kapal nelayan Rembang berada pada radius 17-20 mil. Mestinya tidak melanggar,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang Suparman.

Menurut Suparman, berdasarkan komunikasinya dengan Ribut Wahidi selaku Koordinator Nelayan Masalembu, larangan untuk menangkap ikan pada 30 mil merupakan bentuk konsensus atau kesepakatan dari para nelayan lokal. Pernyataan ini dikuatkan oleh keterangan Syahbandar Masalembu, Yusuf.

“Larangan menangkap ikan di 30 mil, kearifan lokal. Padahal ketentuannya sudah jelas. Dengan adanya kejadian ini, kami akan meminta penjelasan dari pihak Kementerian Kelautan tentang ketegasan zona melaut di dekat pulau kecil. Pakai aturan yang mana, kearifan lokal atau aturan menteri,” katanya.

Suparman mengatakan, penegasan tersebut diperlukan karena ada pulau-pulau kecil lainnya seperti Bawean dan beberapa pulau lain di Kalimantan yang kerap dijadikan jujukan nelayan Rembang untuk menangkap ikan.

“Kalau kita dan para pemilik kapal dan pihak terkait di Rembang melihat, penangkapan ini dilakukan karena dipicu kecemburuan sosial. Nelayan di sana (Masalembu, red.) kan mayoritas nelayan tradisional dengan alat tangkap yang belum secanggih punya kita. Mereka merasa hasil lautnya dikeruk,” katanya.

Pihaknya kini menunggu kabar dari pihak nelayan Masalembu tentang kapan pihak yang dari Rembang bisa melakukan pertemuan untuk pembebasan kapal berikut awak yang disandera.

“Kami baru akan diberi kabar nanti malam, setelah mereka melakukan pertemuan pada sekitar pukul 17.00 WIB, hari ini. Kemungkinannya kita bertemu di Sumenep atau bahkan Surabaya. Catatannya, transportasi mereka dari Masalembu ditanggung oleh pihak kita,” katanya.

Sholechan, pengurus KUD Misoyo Mardi Mino Sarang menambahkan, kejadian penangkapan kapal karena anggapan melanggar zona melaut, baru kali ini terjadi pada nelayan Rembang yang melaut di Masalembu.

“Memang sebelumnya ada penangkapan, tetapi nelayan dari kabupaten lain, Pekalongan dan Pati. Tapi alasannya ini lho yang rancu. Nelayan kan bingung, harus ikut aturan yang mana, menteri atau kearifan lokal. Memang Pemerintah mestinya tegas. Kalau boleh ya boleh, kalau dilarang ya dilarang,” katanya.

Dia menuturkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, pembebasan kapal yang ditangkap oleh kelompok nelayan, biasanya berujung tawar-menawar nilai tebusan.

“Ya ujung-ujungnya duit. Ada duit ya dilepas. Tapi untuk ini, saya belum tahu. Masih harus dirembug dengan yang lain,” kata dia yang turut mengurus kapal milik adiknya, Sholeh, KM Manggala Baru.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan