Rembang “Dahului” Kebijakan Jokowi Perlonggar Toko Modern

Jumat, 25 September 2015 | 18:43 WIB
Pembangunan lagi toko modern Indomaret di bilangan Jalan Gajahmada, di seberang SMK 1 Rembang, yang sedang dalam proses pembangunan. (Foto: mataairradio.com)

Pembangunan lagi toko modern Indomaret di bilangan Jalan Gajahmada, di seberang SMK 1 Rembang, yang sedang dalam proses pembangunan. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang sudah “mendahului” kebijakan Presiden Jokowi yang melonggarkan izin pendirian toko modern. Sebab, sebelum dilonggarkan oleh Presiden melalui Menteri Perdagangan Thomas Lembong pun, toko modern sudah bermunculan di daerah ini.

Pada tahun 2014, melalui surat edaran, Menteri Perdagangan melarang daerah yang belum merampungkan rencana detail tata ruang (RDTR), memberi izin pendirian toko modern. Tetapi Kementerian Perdagangan kini membolehkan perizinan toko modern sesuai dengan rencana RDTR.

Kepala Seksi Pengelolaan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Rembang Abdul Rozak menyatakan, tidak membatasi jumlah toko modern, tetapi mengatur jaraknya. Dia juga menyatakan, tidak dibatasinya toko modern karena mereka menyerap banyak tenaga kerja.

“Nggak kita batasi. Sebab banyak tenaga kerja yang diserap. Apalagi di Rembang ada gudang Alfamart, yang menyerap ratusan bahkan seribuan tenaga kerja,” terangnya.

Meski tidak membatasi, tetapi KPPT mengklaim melakukan pengaturan. Ketentuan jarak 2 kilometer toko modern dengan pasar tradisional, secara tidak langsung akan mengendalikan jumlah toko modern. Apalagi, pihaknya sudah tidak membolehkan toko modern yang akan didirikan di wilayah kota.

Rozak menyatakan menyarankan, jika ingin mendirikan toko modern, agar di luar wilayah Kota Rembang. Dia mencontohkan di Sumber. Tetapi dia tetap meminta pihak toko modern untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

Mengenai kebijakan Presiden Jokowi yang melonggarkan izin pendirian toko modern, menurutnya, hal itu tidak akan serta merta menjamurkan jumlahnya di Rembang. Apalagi Rembang punya peraturan daerah tentang penataan pasar tradisional dan toko modern, dengan ketentuan jarak antara, 2 kilometer.

“Ya tidak membiarkan tumbuh subur. Dengan jarak antara yang 2 kilometer itu, sudah bisa mengendalikan jumlah toko modern,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi A DPRD Rembang Puji Santoso mengatakan, kabupaten ini belum menyusun RDTR. Bappeda memang sempat melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR untuk Kecamatan Rembang, Lasem, Sluke, Gunem, dan Sale.

“Tetapi belum kunjung kelar sampai saat ini. Sudah masuk prolegda tetapi belum sampai dibahas karena naskah akademiknya masih belum beres,” katanya.

Mengenai adanya pelonggaran perizinan toko modern hanya dengan mengacu rencana RDTR, pihak Pemkab perlu menyikapi. Paling tidak, di RDTR yang belum di-perda-kan, agar tidak memudahkan toko modern berdiri. Ini penting untuk melindungi toko kecil.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan