Rembang Berpikir Kendalikan Pendirian Sekolah Baru

Monday, 24 July 2017 | 16:12 WIB

Suasana daftar ulang peserta didik di SMP Negeri 2 Lasem, baru-baru ini. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) setempat mulai berpikir mengendalikan pendirian sekolah baru di daerah ini, menyusul kenyataan banyak sekolah yang kekurangan siswa pada musim penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindikpora Kabupaten Rembang Akhsanuddin, pengendalian pendirian sekolah baru cenderung dibutuhkan untuk jenjang SMP, mengingat jenjang SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun pengendalian pendirian sekolah baru, baru sebatas diskusi internal.

Menurut data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, jumlah SMP negeri sebanyak 39 sekolah, sedangkan SMP swasta 14 sekolah. Adapun jumlah SMA negeri 9 sekolah dan SMA swasta 5 sekolah. SMK negeri sebanyak 6 sekolah, sedangkan SMK swasta 18 sekolah.

“Kita mencoba berpikir ke sana (pengendalian pendirian sekolah baru, red.). Belum mencuat sampai batas wacana, tetapi sudah menjadi pemikiran internal kami. Jumlah yang perlu dikendalikan mungkin SMP, seiring keberhasilan program KB sehingga input dari SD ke SMP tidak banyak sekarang,” kata Akhsanuddin, Senin (24/7/2017) siang.

Mengenai dampak penerapan zonasi sebagai konsekuensi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, ia mengatakan bahwa semangat Pemerintah adalah memeratakan siswa di daerah sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan di tiap sekolah. Hanya saja ia mengakui, beberapa sekolah nyatanya kekurangan siswa.

Anggota DPRD Kabupaten Rembang Ilyas menyatakan sepakat apabila dilakukan pengendalian sekolah baru, terutama sekolah swasta. Sebab, jika sekolah baru dibiarkan begitu saja, ujungnya bisa terjadi rebutan siswa. Apalagi, bila sekolah baru itu muncul di kecamatan yang sudah ada sekolah setingkat.

“Sebenarnya sudah ada Permendikbud yang mengatur soal pengendalian sekolah baru. Tinggal Dinas Pendidikan berkomitmen melakukannya atau tidak. Seperti halnya sekolah yang berada di naungan Kemenag kan juga ada Permenag-nya,” katanya ketika diminta tanggapannya soal pemikiran pembatasan sekolah baru di Rembang.

Ia juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mulai mengkaji penggabungan sekolah, dalam hal ini sekolah dasar, di daerah pinggiran, yang selama ini hanya menampung sedikit siswa. Pasalnya, jika sekolah yang sepi tidak digabung, secara penyelenggaraan pembelajaran akan menjadi tidak efisien.

“Kalau kita lihat dari sisi jumlah siswa, kita kelebihan tenaga pendidik, tetapi kalau dilihat dari sisi jumlah sekolah, kita di Rembang ini kekurangan pendidik. Sekolah belum merata betul, tetapi penggabungan sekolah terutama bagi desa-desa kecil ada dua sekolah, perlu dikaji serius,” ujarnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan