Rembang Ancang-ancang Serahkan SMA/SMK ke Provinsi

Rabu, 13 Januari 2016 | 18:58 WIB
Pj Bupati Rembang Suko Mardiono ketika memberikan pengarahan di acara rapat koordinasi menyikapi pelimpahan wewenang pendidikan menengah di Jawa Tengah. (Foto: Humas Setda Rembang)

Pj Bupati Rembang Suko Mardiono ketika memberikan pengarahan di acara rapat koordinasi menyikapi pelimpahan wewenang pendidikan menengah di Jawa Tengah. (Foto: Humas Setda Rembang)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak Pemkab Rembang saat ini sedang ancang-ancang untuk menyerahkan kewenangan pendidikan menengah di tingkat SMA dan SMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ancang-ancang itu ditempuh dengan menggelar rapat koordinasi antar-sektor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Rembang Noor Effendi menjelaskan, sejak ada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan soal guru dan tenaga karyawan menjadi wewenang provinsi.

“Begitu pula dengan penggajian dan pembinaan guru SMA/SMK,” terangnya.

Menurut Effendi, mulai 2017, penggajian 650 guru SMA dan SMK di Rembang berasal dari provinsi, termasuk pencatatan aset tanah, peralatan, dan dokumen.

“Hanya gedung sekolah dan siswanya yang tetap ditangai oleh dinas pendidikan kabupaten,” sambungnya.

Pihak Dinas Pendidikan Rembang menyebutkan, ada 9 SMA dan 6 SMK dengan status negeri, yang akan segera terlibat dalam penyerahan aset ke provinsi.

“Kalau yang swasta, asetnya tetap milik yayasan sehingga hanya pengelolaannya saja yang beralih,” tandasnya.

Serah terima aset SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, ditarget tuntas pada Oktober 2016.

Menurutnya, persoalan penyerahan aset dari pemkab ke provinsi, memerlukan penjelasan kasuistik. Misalnya soal bangunan SMP Negeri 2 Gunem yang kini dipakai juga untuk SMK Negeri Gunem.

“Kami berharap ada kebijakan yang solutif terhadap kondisi yang begitu,” tegasnya.

Sementara mengenai penganggaran, baginya tidak akan banyak kendala. Apalagi secara ketentuan penganggaran, mulai 2017 nanti, pembiayaan sudah akan dikaver melalui APBD Provinsi Jawa Tengah.

Penjabat Bupati Rembang Suko Mardiono pada kesempatan rapat koordinasi Rabu (13/1/2016), pagi berharap agar rakor tersebut menjadi sebagai ajang “belanja” permasalahan terkait pelimpahan kewenangan.

“Sebab di masing-masing kabupaten/kota masalahnya bisa saja berbeda,” katanya.

Menurutnya, jangan sampai ketika pelimpahan kewenangan sudah selesai, tetapi justru masih ada permasalahan yang tercecer, utamanya terkait nasib guru maupun karyawan dari institusi negeri.

Rakor di Lantai IV Kantor Bupati ini digelar oleh Bappeda Rembang dan dihadiri oleh seluruh kepala SMA/SMK baik negeri maupun swasta.

Bappeda mendatangkan narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi, BKD Provinsi, serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jateng.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan