Realisasi Pugar Rembang Tersendat Kasus Hukum DPU

Rabu, 10 Juni 2015 | 19:43 WIB
Sosialisasi program pengembangan usaha garam rakyat yang berlangsung di Terras Kota, Rabu (10/6/2015) pagi. (Foto: mataairradio.com)

Sosialisasi program pengembangan usaha garam rakyat yang berlangsung di Terras Kota, Rabu (10/6/2015) pagi. (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Realisasi program pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar) tahun 2015 di Kabupaten Rembang ternyata tersendat oleh kasus hukum yang kini membelit sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat, karena menjadi tersangka kasus korupsi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pugar 2015 Rembang Nurida Andante Islami mengatakan, DPU berperan penting memberikan persetujuan atas gambar rencana atau perencanaan proyek.

“Ini karena ada sejumlah pekerjaan infrastruktur seperti pembuatan jalan produksi, pembuatan gudang, dan saluran,” katanya.

Kesemuanya membutuhkan perencanaan dari DPU lantaran termasuk dalam jenis pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Sementara, proyek itu tidak bisa diswakelola oleh kelompok calon penerima Pugar, karena mereka adalah kelompok baru dan belum mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sebenarnya, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan selaku instansi yang mengelola dana perbantuan Pugar 2015, sudah mengirimkan surat kepada DPU agar dibantu dalam hal teknis perencanaan infrastruktur.

“Tetapi surat itu tak kunjung dibalas,” katanya.

Menurut Andante, realisasi program Pugar tidak hanya tersendat oleh persoalan hukum yang membelit beberapa pejabat DPU Rembang, tetapi juga soal kucuran bantuan berupa geoisolator yang belum jelas sampai dengan Rabu (10/6/2015) ini.

“Mestinya, jika mengacu rancangan teknis awal, pada Mei atau Juni ini, semua petani sasaran sudah akan menerima bantuan geoisolator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya.

Tetapi saat ini, pengadaan geoisolator belum tuntas. Padahal jika saja DPU sudah siap aksi, proyek infrastruktur yang menjadi wewenang daerah, siap jalan lebih dulu.

Berdasarkan sosialisasi program pengembangan usaha garam rakyat yang berlangsung di Terras Kota, Rabu (10/6/2015) pagi, Rembang mendapat alokasi geoisolator atau yang sebelumnya dikenal dengan geomembran, sebanyak 750 hektare.

Pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga turun ke petani sudah dalam bentuk barang. Selain itu, Rembang menerima dana Rp2,9 miliar untuk tugas perbantuan guna mengawal Pugar. Dari dana Rp2,9 miliar itu, Rp2 miliar di antaranya untuk pembangunan infrastruktur petambak garam.

Program Pugar kali ini dititikberatkan pada produksi garam kualitas super, agar bisa bersaing dengan garam impor. Masuri, petani garam dari Dresi Wetan Kecamatan Kaliori mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang kurang cepat dalam menjalankan program Pugar. Padahal musim garam segera tiba.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan