Realisasi Penyaluran Rastra Secara Elektronik di Rembang Tersendat

Rabu, 11 Juli 2018 | 01:59 WIB

 

Tim dipimpin oleh Pelaksana Tugas Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Abdullah Zawawi saat melakukan inspeksi terhadap mutu beras sejahtera di Gudang Bulog Rembang, Jumat (12/5/2017). (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Realisasi sistem penyaluran beras sejahtera (rastra) secara elektronik yang direncanakan oleh pemerintah berlaku per 1 Juli 2018 melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersendat.

Akibatnya, sistem penyaluran bantuan tersebut hingga kini, Rabu (11/7/2018) masih seperti biasanya atau dengan cara manual.

Yaitu beras dari Bulog dikirim ke masing-masing balai desa untuk didistribusikan kepada masyarakat yang menerima bantuan.

Padahal sebelumnya, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, per 1 Juli 2018 sistem penyaluran rastra akan diganti dengan cara elektronik.

Yakni penerima rastra bakal menerima Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari pemerintah, yang setiap bulannya akan ditransfer uang sebesar Rp110 ribu.

Kartu ATM tersebut nantinya berguna untuk menebus bantuan bahan pokok berupa beras dan telur di beberapa warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai warung elektronik atau E-Warung.

“Jadi lebih fleksibel, penerima bisa memilih barang sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan telur lebih banyak, sedangkan beras lebih sedikit, ya nggak apa-apa. Nantinya kartu ATM itu akan diisi tiap bulan, nilainya Rp110 ribu,“ katanya.

Martopo Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang menjelaskan, realisasi sistem penyaluran beras sejahtera atau Bantuan Pangan Non Tunai secara elektronik masih menunggu surat edaran dari Kementerian Sosial.

“Kami tidak tahu alasan penundaannya. Kami juga belum menerima surat edaran resmi dari Kementerian Sosial, terkait sistem penyaluran bantuan pangan non tunai secara elektronik itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, keunggulan BPNT yang disalurkan dengan cara elektronik jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan cara yang manual. Karena masyarakat yang menerima bantuan bisa lebih leluasa memilih kualitas barang bantuan.

“Kalau pakai cara manual; barang bantuan berupa beras dari Bulog kualitasnya kadang bagus kadang jelek. Sehingga, bagaimanapun kondisi berasnya mau tak mau masyarakat harus menerimanya,” tuturnya.

Selain itu, penyaluran BPNT secara elektronik lebih tepat sasaran, karena warung elektronik hanya mampu melayani pencairan bantuan bagi masyarakat pemegang Kartu ATM yang diberikan Pemerintah.

“Seringkali itu bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebanyak 10 kilogram beras, namun kenyataannya hanya lima kilogram beras. Alasannya pemerataan bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan,” ungkapnya.

Menurut Topo, pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk mendata warga yang menerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM).

“Sedangkan, masalah penunjukan dan teknis warung elektronik sudah ada timnya sendiri. Ketuanya Sekda (Sekretaris Daerah) Pak Subakti,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi dari Dinsos PPKB Rembang, ada sekitar 419 warung elektronik yang dipersiapkan untuk melayani 69.904 keluarga penerima manfaat di kabupaten ini.

Artinya, rata-rata di tiap desa dan kelurahan di Kabupaten Rembang memiliki satu atau dua warung elektronik.

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan