RBSJ Dianggap Lakukan Kontradiktif Soal BUP

Sabtu, 14 Maret 2015 | 14:17 WIB
Pelabuhan Tanjung Bonang sisi barat yang dimanfaatkan sebagai Kantor PT Bangun Arta Kencana. (Foto: Pujianto)

Pelabuhan Tanjung Bonang sisi barat yang dimanfaatkan sebagai Kantor PT Bangun Arta Kencana. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dianggap melakukan langkah kontradiktif atau bersifat berlawanan soal badan usaha pelabuhan atau BUP.

RBSJ pernah menyebut belum perlu ada BUP di Pelabuhan Tanjung Bonang.

Padahal, menurut Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas, RBSJ sudah membentuk dua BUP di Tanjung Bonang, yaitu PT Pelabuhan Rembang Kencana dan PT Samudera Bumi Alam Persada.

“RBSJ bahkan mengusulkan pembentukan satu lagi BUP baru,” katanya di Rembang, Sabtu (14/3/2015) siang.

Ilyas juga menyoal kontradiksi lainnya. RBSJ pernah menjelaskan bahwa pelaksanaan operasional di pelabuhan belum mengantongi izin.

“Padahal, faktanya sudah ada kegiatan operasi di pelabuhan yang juga dikutip (retribusi) oleh pihak RBSJ,” ujarnya mempertanyakan.

Direktur PT RBSJ Prilestyo menjelaskan, awalnya, aturan memang mensyaratkan operasional pelabuhan mesti dilakukan oleh badan usaha kepelabuhanan atau BUP.

Oleh karena itu dibentuklah PRK yang merupakan hasil kerjasama antara RBSJ dengan PT Bangun Arta Kencana pada tahun 2011.

Kemudian, tanpa banyak diketahui publik, RBSJ juga membentuk BUP baru bernama PT SBAP, yang disebut sebagai hasil kerjasama antara RBSJ dengan PT Amir Hajar Kilsi pada tahun 2013.

“Soal kontradiksi ini, kami baru tahu aturan anyar dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 (setelah terbentuk dua BUP),” kilahnya.

Ketentuan baru yang dimaksud itu ialah bahwa pelabuhan yang statusnya belum diusahakan seperti Tanjung Bonang, belum perlu ada BUP.

“Semua kegiatan di pelabuhan, menjadi tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP untuk sementara,” tandasnya.

Mengenai alasan pelabuhan yang belum mengantongi izin operasional, tetapi sudah mengutip retribusi, Prilestyo mengibaratkan kasus di pelabuhan ini bak mengejar layang-layang yang putus, sehingga sulit ditangkap.

“Intinya, pelabuhan tetap bisa dioperasionalkan karena sudah banyak manfaatnya bagi investasi,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rembang Suyono menyebut ada lima perizinan yang saat sekarang sedang diproses.

“Lima izin yang kurang adalah rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan, serta semua izin operasional dan izin pembangunan,” bebernya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan