Rawan Gaduh, Panwas Ingatkan Tim Kampanye Ber-STTP

Selasa, 13 Oktober 2015 | 16:58 WIB
Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani. (Foto: Pujianto)

Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang mengingatkan pihak pasangan calon agar mengantongi STTP atau surat tanda terima pemberitahuan dari polisi sebelum berkampanye di suatu daerah.

“Jika STTP dipertanyakan, tetapi ternyata tidak ada, akan rawan gaduh di lapangan,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani.

Ia mengatakan, kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Pamotan menjadi bukti kerawanan itu. Ketika itu, tim kampanye pasangan Hamzah Fatoni-Ridwan hendak membentuk tim kampanye desa, tetapi tidak ber-STTP.

“Kebetulan, Kepala Desa Sumberjo mempertanyakan izin menggelar pertemuan tersebut di desanya. Karena tidak izin kepada desa dan tak juga ber-STTP, berbuntut gaduh,” katanya.

Tetapi Budi pun mengingatkan, Kades tidak berwenang mempertanyakan STTP karena itu ranah polisi dan panwas.

“Tapi bukan ranah kades menanyakan STTP. Itu wewenang polisi dan panwas, termasuk PPL. Kalau soal ‘kula nuwun’ dari tim kampanye, itu soal etika saja,” katanya.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto menambahkan, STTP memang diharuskan pada setiap kampanye, termasuk pertemuan yang bersifat terbatas.

Tetapi mengenai kepala desa yang mempertanyakan izin atas mobilisasi orang-orang di desa, hal itu perlu didalami.

“Jika pemertanyaan izin menggelar pertemuan di desa itu berkaitan dengan tugas kades sebagai penanggungjawab wilayah, maka hal itu bisa dimaklumi,” katanya.

Namun pemertanyaan hal yang sama, mesti dilakukan terhadap aktivitas yang sama pada calon atau kalangan lain, agar tidak ada tudingan keberpihakan kades kepada salah satu pasangan calon.

“Posisi kades, perangkat desa, dan PNS rentan ditarik-tarik untuk kepentingan politik praktis. Kami berharap, mereka itu bisa membawa diri, sehingga tidak justru merugikan diri yang bersangkutan,” tandasnya.

Kepala Satuan Intelkam Polres Rembang Antonius Wiyono menyatakan akan menghentikan kampanye peserta pilkada yang tak didahului oleh pemberitahuan. Dia meminta setiap tim kampanye agar mengirim pemberitahuan di setiap kali kampanye.

Pemberitahuan itu menurutnya penting demi pengamanan oleh polisi. Pengamanan dilakukan tidak hanya untuk kampanye terbuka, tetapi juga tertutup. Pemberitahuan kampanye disampaikan paling lambat tiga hari sebelum kegiatan, dengan dilengkapi izin pemilik rumah atau gedung.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan