Putusan Sela PTUN Jadi Alasan Plt Bupati Tak Hentikan Semen

Kamis, 13 November 2014 | 17:58 WIB
Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz saat menemui empat orang warga dari wilayah Kecamatan Gunem sebelum pertemuan tertutup di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (13/11/2014). (Foto Pujianto)

Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz saat menemui empat orang warga dari wilayah Kecamatan Gunem sebelum pertemuan tertutup di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (13/11/2014). (Foto Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang tak mengamanatkan penghentian sementara aksi pembangunan pabrik semen di wilayah Kabupaten Rembang menjadi alasan Plt Bupati Abdul Hafidz tidak mengabulkan rekomendasi dari Komnas HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rekomendasikan kepada Plt Bupati Rembang agar meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menghentikan sementara pembangunan pabrik semen di wilayah Rembang dan menarik alat berat dari lokasi pabrik.

“Kami terus terang saja nggak punya kewenangan untuk menolak. Putusan sela PTUN tak mengamanatkan untuk menghentikan pabrik semen. Saya jadi semakin punya dasar. Ibarat orang, sudah punya SIM, tetapi dilarang mengemudi,” ujar Hafidz.

Pernyataan Hafidz ini disampaikan kepada awak media, usai menerima kedatangan empat orang warga dari Desa Tegaldowo dan Timbrangan Kecamatan Gunem, Kamis (13/11/2014) siang. Empat warga ini mempertanyakan respon Plt Bupati terhadap rekomendasi Komnas HAM.

“Surat dari Komnas HAM sudah kami jawab. Kami telah minta Pak Sekda untuk merancang dan membuat suratnya. Sudah dikirim atau belum, terus terang saja belum ngecek,” sambungnya.

Dia pun mengklaim bahwa setelah menerima jawaban seperti itu, keempat warga tidak memberikan argumen. Mereka kemudian langsung pamitan kepada Plt Bupati. Pertemuan empat warga dengan Abdul Hafidz digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati dan tertutup bagi wartawan.

“Saya tidak akan mengomentari pro dan kontra karena sudah masuk wilayah hukum. Yang masih kontra kita hargai dan tidak mempersoalkan,” katanya.

Empat orang warga masing-masing dua dari Desa Tegaldowo dan Timbrangan Kecamatan Gunem mendatangi Kantor Bupati Rembang sekitar pukul 10.30 WIB.

Mereka adalah Sumarno dan Ahmad Djaini dari Tegaldowo serta Water warga Timbrangan yang didampingi Kepala Desa Nyono. Keempatnya tak serta merta ditemui Plt Bupati Abdul Hafidz.

Empat warga ini menunggu lebih dari satu jam karena saat mereka datang di Kantor Bupati, Plt Bupati Hafidz masih dalam menghadiri acara di Aula Kantor Kecamatan Pancur.

Ahmad Djaini yang ditemui seusai pertemuan dengan Plt Bupati membenarkan, maksud kedatangannya ke Abdul Hafidz sekadar untuk mempertanyakan tanggapan atas surat dari Komnas HAM.

“Ya dijawab kalau (surat dari Komnas HAM) sudah dibalas. Kewenangan (menghentikan pabrik semen) ada di Provinsi (Jawa Tengah). Putusan sela PTUN tidak mengamanatkan pengentian aktivitas pembangunan pabrik semen. Dia (Plt Bupati) nggak punya wewenang,” katanya.

Setelah menerima tanggapan dari Plt Bupati, dirinya akan segera menyampaikan jawaban Abdul Hafidz itu kepada warga penolak pendirian pabrik semen di tenda pada akses masuk tapak pabrik.

“Keputusan (langkah selanjutnya) ya terserah teman-teman,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan