Pusat Mau Islah, Golkar Rembang Malah “Pecah”

Minggu, 24 Mei 2015 | 17:49 WIB
Ilustrasi bendera Partai Golkar. (Foto:republika.co.id)

Ilustrasi bendera Partai Golkar. (Foto:republika.co.id)

 
REMBANG, mataairradio.com – Ketika dualisme kepengurusan di level Pusat mendekati islah atau perdamaian, DPD II Partai Golkar Rembang kini justru diterpa perpecahan. Satu pihak menghendaki agar Golkar Rembang menunggu saja islah atau keputusan hukum tetap, sementara satu pihak lagi berpihak.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada dari Partai Golkar Rembang Zaenuddin Jakfar mengaku menunggu saja perkembangan islah dengan memantaunya melalui siaran televisi.

“Namun Golkar Rembang pecah karena ada kelompok (yang dikomando) Catur (Winanto) dan Yeyek, yang membentuk kepengurusan baru,” ungkapnya kepada mataairradio.

Catur bertindak semacam pelaksana tugas. Bagi dia dan sekretaris DPD II Partai Golkar Priyono, menunggu perkembangan dari Pusat akan lebih baik. Dia menegaskan pihaknya tidak berpihak ke kubu manapun.

“Saya memang di Jakarta, tetapi bukan untuk urusan partai, melainkan dalam rangka menghadiri Muktamar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI),” kata Jakfar.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Rembang Catur Winanto yang dikonfirmasi secara terpisah menolak apabila Golkar Rembang disebut pecah. Menurut politisi asal Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan ini, pembentukan kepengurusan baru, hanya bersifat sementara karena kira-kira hanya 2-3 bulan saja.

“Kepengurusan sementara dibentuk untuk antisipasi, apabila Golkar kubu Agung Laksono disahkan oleh KPU sebagai peserta Pilkada karena mengantongi SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Jika Agung menang, maka Golkar Rembang tidak bingung lagi membentuk kepengurusan,” terangnya.

Intinya, dia mengakui adanya perbedaan pendapat di tubuh Partai Golkar Rembang. Namun, apapun perbedaan itu, Catur berprinsip masih sama-sama di Partai Golkar. Selebihnya, Anggota DPRD Rembang itu sangat berharap islah dua kepengurusan di level Pusat bisa tercapai, secepatnya.

Seperti diketahui, dualisme kepengurusan dalam tubuh Golkart menjadi ganjalan keikutsertaan mereka dalam Pilkada. Perkembangan terakhir mengenai polemik dua kubu di Golkar itu, adalah ketika Majelis Hakim PTUN memutuskan menerima sebagian gugatan kubu Ical atau Aburizal Bakrie.

Majelis Hakim menyebut, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan kubu Agung adalah tidak sah. Agung sebelumnya menyatakan akan banding atas putusan tersebut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan