Puluhan PAUD di Rembang Masih Numpang Terancam Gusur

Jumat, 16 Januari 2015 | 19:02 WIB
Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Rembang Winaryu Kutsiyah. (Foto:Pujianto)

Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Rembang Winaryu Kutsiyah. (Foto:Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Puluhan lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Rembang terancam gusur karena masih menumpang di rumah warga atau di kantor desa.

Sementara, pembangunan gedung baru yang difasilitasi Pemerintah, belum banyak dilakukan.

Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Rembang Winaryu Kutsiyah mengungkapkan, sedikitnya 50 PAUD yang masih menumpang, baik di rumah warga atau di kantor desa.

“Hingga awal 2015 ini, jumlah PAUD di Rembang sudah sekitar 340 lembaga. Kalau ditambah TK, sampai 750-an. PAUD-nya memang masih banyak yang menumpang. Di gedung PKK, balai desa, atau rumah warga,” ungkapnya.

Keberadaan PAUD yang masih menumpang ini, diakuinya bisa tergusur sewaktu-waktu, apabila pemilik rumah tidak lagi menghendakinya atau desa tidak pro pada pengembangan pendidikan anak usia dini.

“Sementara, kejelasan legalitas tempat, menjadi salah satu syarat dikeluarkannya izin penyelenggaraan PAUD,” tandasnya.

Menurut Winaryu, meski legalitas tempat menjadi syarat pengajuan pendirian PAUD, sejauh ini belum sampai ada pengusul yang ditolak oleh dinas, hanya gara-gara alasan tempat.

“Lagi pula, syarat pendirian PAUD, tidak hanya tempat, tetapi juga keamanan dan kenyamanan. Selain itu juga soal tenaga pendidiknya. Ada banyak lah,” sebutnya.

Berkas pengajuan pendirian PAUD juga terlebih dahulu masuk melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan.

Setiap UPT mengantongi instrumen untuk mengecek semua kriteria yang harus dipenuhi.

“Jika tidak komplit, berkas usulan dari calon penyelenggara PAUD, tidak akan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten,” terangnya.

Menurutnya, usulan pendirian lembaga PAUD masih terus mengalir baik dari desa maupun lembaga mandiri. Sayangnya, Winaryu tidak mengungkapkan secara terperinci usulan yang masuk, setidaknya sepanjang 2014.

Winaryu menambahkan, permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini, tidak hanya soal gedung beberapa PAUD yang masih numpang.

“Persoalan kapasitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya, juga masih perlu diperhatikan,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, dari total sekitar 1.100 orang tenaga pendidik, baru 800 orang di antaranya yang mendapat insentif.

“Mereka yang diberi insentif ini, mendapatkannya dari APBN atau APBD. Nilai insentifnya pun berbeda, salah satunya tergantung tingkat pendidikan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan