Puluhan Ormas dan LSM di Rembang Habis Masa Ijinnya

Jumat, 20 September 2019 | 13:05 WIB

Widayanto, Staf Kasi Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Rembang. (Foto: mataairradio.com)

REMBANG, mataairradio.com – Sebanyak 39 Ormas/LSM di Rembang telah habis masa ijinnya per September 2019. Dari 127 Ormas dan LSM yang terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat pada 2018 lalu, hanya 88 Ormas/LSM yang masih aktif masa ijinnya.

Staf Kasi Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Rembang Widayanto menyebutkan ada 39 Ormas/LSM yang habis masa ijinnya. Aturan terbaru terkait ijin Ormas/LSM harus mengurus pembaharuan ijin di Kemendagri.

Untuk Kesbangpol setempat sekarang sudah tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) namun hanya mempunyai wewenang mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kemendagri dan menerbitkan Surat Keterangan Tercatat. Masa aktif Surat Keterangan terdaftar sendiri selama lima tahun sejak penerbitan.

Dirinya menekankan pentingnya Ormas/LSM untuk mengurus ijin agar legitimasi secara administratif bisa dipertanggungjawabkan, selain itu Ormas/LSM tidak akan dicurigai oleh masyarakat sebagai organisasi abal-abal.

“Penting bagi Ormas/LSM untuk urus perijinan Mas, selain diketahui oleh pemerintah dan masyarakat, nantinya bisa bersinergi dengan pemerintah,” ungkapnya.

Disinggung adanya bantuan hibah bagi Ormas/LSM yang terdaftar, Widayanto membenarkan bahwa ada bantuan hibah dari pemerintah untuk hal tersebut. Pihak Kesbangpol memang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk untuk menyalurkan dana hibah tersebut.

Besarannya bervariasi tergantung tingkatan Ormas/LSM apakah tingkat kabupaten atau kecamatan. Menurut Pasal 12 A Perbup Nomor 13 tahun 2018 yang merupakan perubahan keempat atas Perbup Nomor 43 tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial disebutkan, Untuk Ormas tingkat Kabupaten maksimal pemberian dana hibah sebesar Rp 200 juta, untuk tingkat Kecamatan maksimal Rp 50 juta, dan tingkat Desa maksimal Rp 10 juta. Sedangkan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maksimal Rp 50 juta.

Terkait berapa dan Ormas/LSM mana dana hibah yang disalurkan, pihaknya tidak berwenang menentukan karena hal tersebut karena merupakan wewenang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang melakukan kajian terlebih dahulu.

“Terkait Ormas mana dan anggaran hibah berapa itu bukan wewenang kami Mas, itu ranahnya TPAD untuk menentukan,” pungkasnya.

Namun dirinya menegaskan jika Ormas/LSM yang terdaftar tidak setiap tahun menerima dana hibah, karena memang harus gantian dengan yang lain. Ormas/LSM bisa mengajukan kembali setahun berikutnya, misal tahun 2018 dapat dana hibah maka bisa mengajukan kembali tahun 2020.

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor : Muhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan