Puluhan Nelayan Cantrang Rembang Terjebak Kredit Macet

Minggu, 10 Mei 2015 | 16:38 WIB
Kapal cantrang milik nelayan Rembang (Foto: Pujianto)

Ilustrasi kapal nelayan Rembang (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Puluhan nelayan kapal cantrang di Kabupaten Rembang kini terjebak kredit macet di sejumlah perbankan. Hal itu dipicu oleh larangan penggunaan jaring cantrang oleh Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Tokoh nelayan cantrang asal Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Suyoto menjelaskan, kredit macet terjadi karena surat izin penangkapan ikan (SIPI) tidak diperpanjang oleh Pemerintah.

“Kalau masa transisinya sampai September, kenapa SIPI yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang Pemerintah (sampai September),” ujarnya.

Menurut Suyoto, umumnya nelayan menjaminkan sertifikat tanah untuk mengambil kredit di bank. Jarang ada nelayan yang menjaminkan surat kapalnya di lembaga keuangan.

“Rata-rata setiap nelayan memiliki utang hingga ratusan juta. Kalau puluhan nelayan yang memiliki kredit, maka totalnya ya miliaran. Namun kini, agar tanggungan kredit nelayan sedikit terungkit, kami terpaksa melaut, meski dengan SIPI yang sudah mati,” tandasnya.

Sementara itu, terkait terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang memuat larangan penggunaan jaring cantrang, para nelayan Rembang kini beralih mengadu langsung ke Presiden Joko Widodo.

“Kami tidak lagi banyak berharap kepada Menteri Susi Pudjiastuti. Kami langsung surati Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Suyoto mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden per 8 April kemarin. Intinya, nelayan cantrang berharap agar Permen Nomor 2 dan Nomor 1 yang mengatur ketentuan penangkapan lobster dan rajungan, baru diberlakukan pada 2017 atau tiga tahun sejak terbit aturan tersebut.

“Sejauh ini, respon dari Presiden baru sebatas berjanji menindaklanjuti. Namun bentuk tindaklanjutnya seperti apa, kami belum tahu,” tandasnya.

Menurutnya, jika larangan cantrang tetap berlaku pada September nanti, maka nelayan berpotensi kembali bergejolak dengan melakukan aksi unjuk rasa berskala besar.

“Jika masa transisi tidak diperpanjang menjadi tiga tahun, semoga kami bisa mengendalikan teman-teman nelayan untuk bertindak anarkhis,” katanya.

Suyoto meyakinkan, dengan menunda larangan itu tiga tahun, nelayan bisa lebih longgar dalam membayar cicilan bank. Selain itu, mereka jadi bisa berpikir lega untuk berganti alat tangkap.

“Mengganti alat tangkap butuh waktu, tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena nelayan harus belajar lebih dulu menggunakannya,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan