Hafidz: Presensi Sidik Jari Jadi Alat Ukur Kedisiplinan Pegawai

Senin, 27 Januari 2014 | 16:41 WIB
Wakil Bupati Rembang Abdul Hafidz (berpeci) memantau langsung peluncuran presensi sidik jari di Gedung Setda Rembang, Senin (27/1) pagi.

Wakil Bupati Rembang Abdul Hafidz (berpeci) memantau langsung peluncuran presensi sidik jari di Gedung Setda Rembang, Senin (27/1) pagi.

REMBANG, MataAirRadio.net – Tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang akan diukur, salah satunya dengan presensi sidik jari. Wakil Bupati Rembang Abdul Hafidz meluncurkan presensi finger print itu di Lantai IV Gedung Setda Rembang, Senin (27/1) pagi.

Menurut Wakil Bupati, perangkat presensi elektronik itu tidak semata untuk memberikan sanksi, tetapi juga guna memberikan penilaian terhadap kinerja PNS. Dia pun mengatakan, jangan sampai muncul opini bahwa penilaian kinerja abdi negara, dilakukan atas dasar senang dan tidak senang.

Hafidz menegaskan, sanksi terhadap ketidakdisiplinan PNS, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Presensi finger print akan menjadi alat untuk memastikan seorang PNS bekerja selama 37,5 jam dalam lima hari kerja. Ditegaskannya pula, presensi elektronik ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam penegakan disiplin kerja pegawai.

Data kehadiran pegawai yang akurat dibutuhkan sebagai basis data untuk berbagai penerapan kebijakan, termasuk untuk menganalisa dari sisi kedisplinan. Hafidz menyatakan bahwa kedisiplinan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Sejak 2011 hingga 2013, sudah ada 15 PNS yang dipecat secara hormat dan tidak hormat, karena melanggar aturan kedisiplinan pegawai.

Menurut Wabup hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah menggunakan finger print untuk presensi. Ada 29 SKPD yang sudah dipasang finger print di 33 titik. Khusus Dinas Kesehatan ada dua perangkat presensi finger print, sedangkan di Gedung Setda Rembang ada tiga titik presensi elektronik. Dua kecamatan belum dipasang perangkat ini, yaitu Sale dan Kaliori. Namun Hafidz berjanji dua kecamatan itu akan segera terpasang perangkat tersebut.

Camat Sale Kunardi mengakui, kantor kecamatannya belum terpasangnya perangkat presensi sidik jari. Dia belum tahu alasan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait belum dipasangnya perangkat absensi dengan sidik jari.

Hanya dia menduga, hal itu berkaitan dengan sinyal dan jaringan komunikasi yang lemah di wilayahnya. Namun meski belum akan diterapkan presensi elektronik, 12 PNS di jajarannya akan tetap diabsen secara manual. Dia menilai, presensi elektronik bisa menekan tingkat PNS bolos kerja. (Pujianto)




2 comments
  1. syur

    Januari 27, 2014 at 5:18 pm

    displin produktif itu jauh lebih penting daripada disiplin waktu. itu hanya cara menakut nakuti pegawai dengan alat elektronik. tapi PNS sekarang butuh teladan pak khafis bukan hantu-natu buatan manusia. buatlah teladan terhadap PNS kalo sudah P21 ya ikuti proses hukum bukan malah sogok sana sogok sini!!! Lawan Khafid karena sebagai pemimpin KORUPTOR BARU terbukti denganm kebijakan THL yang penuh nepotisme dan politisasi birokrasi yang dikomnadani khafis

    Reply
  2. amri

    Januari 27, 2014 at 5:38 pm

    hafid ini berpikir seolah PNS akan jadi buda alim semua dengan menakut nakuti pakai absen elektronik. PNS lebih takut masuk penjara daripada ditakut-takuti atasan tapi tetap saja disuruh melanggar atau membuat kebijakan yang salah dan korupsi!!!

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan