Warga Ungkap Praktek Pungli Kades Bonang soal KTP

Selasa, 8 Juli 2014 | 15:28 WIB
Pertemuan sejumlah warga Desa Bonang Kecamatan Lasem, dengan Plt Bupati Rembang, Selasa (8/7) pagi . (Foto:Pujianto)

Pertemuan sejumlah warga Desa Bonang Kecamatan Lasem dengan Plt Bupati Rembang, Selasa (8/7) pagi . (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Salah satu dari sekitar 25 orang warga Desa Bonang Kecamatan yang menemui Plt Bupati Rembang Abdul Hafiz, mengungkap praktek pungli alias pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa mereka Syaiful Shodikin. Pungutan itu terjadi saat warga mengurus dokumen kependudukan.

Sunaryo, salah satu warga mengungkapkan, seorang warga bernama Kusmanto mengaku dipungut biaya saat hendak mengurus KTP dengan meminta surat keterangan dari kepala desa. Awalnya, Kades meminta biaya Rp50.000 per KTP karena Kusmanto hendak mengurus kependudukan tiga anggota keluarga.

Namun menurut Sunaryo, setelah dinego, akhirnya Kusmanto hanya diminta membayar Rp100.000 untuk tiga orang. Kusmanto yang juga hadir di ruangan Plt Bupati pada pertemuan Selasa (8/7) pagi itu membenarkannya. Sunaryo menganggap tindakan Kades ini sudah keterlaluan, karena mengurus KTP mesti gratis.

Selain pungutan liar saat mengurus KTP, sebagian warga pun mengaku dipungut uang Rp1.000 saat mengambil kartu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Kades berdalih, pungutan ini untuk biaya fotokopi. Namun saat ditanya fotokopi apa, kades tidak menjelaskannya.

Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku sudah menerima banyak informasi mengenai perilaku Kades Bonang Syaiful Shodikin. Menurutnya, polemik ini dianggapnya lebih menarik untuk segera disikapi dari persoalan ijazah yang belum setara SMP, yang dimiliki dan digunakan Kades Bonang.

Plt Bupati menekankan, pelayanan surat keterangan untuk pembuatan KTP mestinya gratis. Apalagi saat pengambilan kartu Jamkesmas yang menjadi hak mereka yang kurang mampu. Jika pelayanan dasar sudah dipermainkan, maka Hafidz menyatakan, pihaknya perlu segera bertindak.

Abdul Hafidz menambahkan, jika setelah melalui “cross-check”, ternyata diketahui benar ada pungutan liar, maka tindakan tegas terhadap Kades Bonang lebih mudah dibuat. Namun Hafidz tidak menyebut pelengseran sebagai bentuk tindakan tegas yang dimaksud. Hafidz hanya meminta agar warga bersabar.

Sementara Kepala Desa Bonang Syaiful Shodikin belum memberikan konfirmasi mengenai ungkapan warga di pertemuan dengan Plt Bupati. Saat dihubungi melalui pesawat telepon selulernya, terdengar suara tidak aktif. Pesan singkat permintaan konfirmasi yang dikirimkan pun tidak dibalas. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan