Poppy Dharsono Gugat KPU Rembang

Minggu, 18 Mei 2014 | 17:55 WIB
Poppy Darsono (Foto:tribunnews.com)

Poppy Darsono (Foto:tribunnews.com)

REMBANG, MataAirRadio.net – Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah Poppy Dharsono menggugat KPU Kabupaten Rembang. Gugatan Poppy didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 15 Mei 2014. Materi yang digugat adalah blanko kosong C-1 DPD yang diteken oleh KPPS dan saksi.

Poppy menganggap, penandatanganan blanko kosong C-1 DPD berpotensi merugikan dirinya. Penandatanganan blanko kosong C-1 DPD oleh KPPS dan saksi ini terjadi antara lain di TPS 1 Tasiksono, TPS 3 Gedongmulyo, dan TPS 5 Karasgede Kecamatan Lasem. TPS 3 Karanglincak serta TPS 1 dan 3 Pandangan Wetan Kecamatan Kragan.

Kemudian TPS 11 Bonjor Kecamatan Sarang, TPS 7 Karas Kecamatan Sedan, TPS 2 Gunem Kecamatan Gunem, TPS 11 Pasedan Kecamatan Bulu, dan TPS 8 Ukir Kecamatan Sale. Ketua KPU Rembang Minanus Suud memastikan, gugatan Poppy bukan terhadap perolehan suara.

Pihak KPU Kabupaten Rembang mengaku sudah melakukan klarifikasi terhadap KPPS yang bersangkutan. Bahkan klarifikasi dilakukan jauh hari sebelum Poppy menggugat, karena dilakukan saat rekapitulasi suara di tingkat PPS, Kecamatan, dan Kabupaten.

Minanus Suud memastikan, pihaknya telah siap menghadapi gugatan Poppy. Hingga hari Minggu (18/5) ini, semua berkas dokumen seperti C-1 Plano, Formulir Model C-1 TPS, Model D Desa, Model DA Kecamatan, dan Model DB Kabupaten, sudah disiapkan secara komplit.

Semua berkas tersebut juga sudah sepengetahuan saksi parpol dan DPD. Namun khusus untuk Poppy tidak memasang saksi. Sebab dari 32 calon anggota DPD dari Jawa Tengah, hanya saksi dari Mayjen Kurdi Mustofa dan Suro Jogo PBSH, yang hadir saat rekap tingkat kabupaten.

Pihak KPU Rembang masih menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Namun berdasarkan informasi sementara yang diterima pihak KPU Kabupaten, jawaban atas gugatan DPD, tidak perlu dengan hadir secara langsung ke kantor MK. Saat persidangan nanti, jawaban dari pihak KPU akan diminta melalui konferensi jarak jauh yang dikoordinasi KPU Provinsi masing-masing. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan