Panwaslu Proses Tiga Laporan Politik Uang Kubu Prabowo-Hatta

Kamis, 10 Juli 2014 | 14:51 WIB
Tim Panwascam Kragan saat melakukan klarifikasi dugaan politik uang di Desa Narukan Kecamatan Kragan, Rabu (9/7)  pagi. (Foto:Pujianto)

Tim Panwascam Kragan saat melakukan klarifikasi dugaan politik uang di Desa Narukan Kecamatan Kragan, Rabu (9/7) pagi. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rembang menyatakan sedang memproses laporan dugaan politik uang yang dilakukan di tiga kecamatan, pada saat hari coblosan Pilpres 9 Juli kemarin. Tiga kecamatan ini adalah Kragan, Pancur, dan Sumber.

Di Kecamatan Kragan, politik uang diduga melibatkan oknum kepala desa, sedangkan di Pancur dan Sumber dilakukan oknum anggota masyarakat. Tiga kasus politik uang yang telah dilaporkan ke Panwascam dan diteruskan ke Panwaslu ini, diduga dilakukan oleh kubu pasangan Prabowo-Hatta.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo membenarkan adanya tiga laporan dugaan politik uang yang telah masuk dan diproses. Hingga Kamis (10/7) siang, pihaknya masih mengumpulkan tambahan bukti dan unsur pelanggaran, serta akan mengklarifikasi para terlapor dan pelapornya.

Menurut Muchlis, Panwaslu memiliki waktu paling singkat tiga hari dan maksimal lima hari untuk mematangkan berkas, sebelum melimpahkan kasus ini ke Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Rembang.

Muchlis juga mengungkapkan, barang bukti yang sementara ini telah diamankan adalah belasan amplop berisi uang sebesar Rp5.000 dan Rp10.000. Barang bukti ini diamankan dari Desa Narukan Kecamatan Kragan, Desa Kalitengah Kecamatan Pancur, dan Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber.

Sebenarnya masih ada lagi informasi dugaan politik uang, salah satunya di Kecamatan Sale dan Kecamatan Sluke. Namun khusus di Kecamatan Sale, masih belum dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Rembang karena masih dalam pendalaman. Kasus politik uang ini pun diduga melibatkan kubu Prabowo-Hatta.

Sementara yang di Kecamatan Sluke, memang sudah dilaporkan dan telah dilakukan klarifikasi. Hanya saja, unsurnya belum lengkap karena dilakukan saat sebelum hari coblosan. Kali ini politik uang diduga dilakukan kubu Jokowi-JK. Dalam hal ini pun, Panwaslu belum akan melimpahkan ke Gakkumdu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang menambahkan, berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, unsur setiap orang terhadap pelaku politik uang hanya bisa dikenakan saat hari coblosan, sementara jika dilakukan sebelum hari pemungutan suara, hanya bisa dikenakan terhadap tim kampanye.

Apabila barang bukti, unsur, dan berkasnya telah lengkap dan dianggap memenuhi, maka Panwaslu akan melimpahkannya ke Gakkumdu sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Politik uang saat masa pemungutan suara diancam pidana tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan