Politik Uang Marak, Panwas Janji Polisikan Pelaku

Selasa, 8 Desember 2015 | 14:52 WIB
Salah seorang warga membagikan jajanan berondong berisi uang mainan, di Alun-alun Rembang, sebagai bentuk sindiran atas maraknya politik uang di Pilkada Rembang. (Foto: Pujianto)

Salah seorang warga membagikan jajanan berondong berisi uang mainan, di Alun-alun Rembang, sebagai bentuk sindiran atas maraknya politik uang di Pilkada Rembang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Politik uang ditengarai marak di Pilkada Rembang, sehingga perlu disikapi serius oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada setempat.

Hal itu antara lain agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember ini, berlangsung secara demokratis.

Budi Handayani, Koordinator Divisi Pengawasan pada Panwas Pilkada Rembang, Selasa (8/12/2015) pagi mengatakan, sanksi terhadap pelaku money politic sudah jelas, yaitu diancam dengan pidana 9 bulan penjara.

“Selain itu, praktek politik uang bisa berujung pada pembatalan pasangan calon,” terangnya.

Pihak Panwas akan tetap menindaklanjuti setiap laporan maupun temuan politik uang.

Budi menyebutkan, proses penentuan status laporan sama seperti penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu lainnya.

“Waktu mengkajinya juga sama; 5 hari. Jika terbukti, kasusnya akan dilimpah ke polisi,” tandasnya.

Sementara itu, meski kabar beredarnya uang dari salah satu pasangan calon begitu santer terdengar, pihak Panwas Pilkada Rembang mengaku tak sampai mendengar, apalagi sampai menemukan praktek politik uang.

“Belum ada temuan politik uang, sampai Selasa (8/12/2015) ini,” katanya.

Ia mengakui, untuk menekan atau meminimalkan praktek politik uang, masih cukup sulit. Hal itu karena kurangnya daya dukung dari masyarakat.

“Pola pikir (tidak ada uang, tidak memilih) belum banyak terkikis dari masyarakat daerah ini,” tegasnya.

Mengenai tidakkah Panwas Pilkada Rembang mencium aroma atau gejala politik uang di Pilkada kali ini, Budi menegaskan masih belum menangkap hal itu.

“Saya sudah mutar ke sejumlah kecamatan, namun belum sampai menemukan politik uang,” katanya menekankan.

Tiga pasangan calon kepala daerah Rembang sempat menyatakan anti-politik uang karena bisa merusak demokrasi.

Abdul Hafidz misalnya, menilai politik uang perlu dihindari. Namun ia menyebut, 67 persen pemilih di Rembang menginginkan uang.

Hamzah Fatoni pun menyatakan ingin mengubah arus pikir sebagian masyarakat, yang memilih hanya karena uang. Menurutnya, kekuasaan yang dibangun karena uang, akan melahirkan korupsi.

Demikian pula dengan Kuntum Khairu Basa yang menyebut politik uang tidak bagi demokrasi.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan