397 Polisi Siaga Antisipasi Dampak Putusan PHPU di Rembang

Rabu, 20 Agustus 2014 | 17:15 WIB
Operasi cipta kondisi oleh polisi Rembang. (Foto:Pujianto)

Operasi cipta kondisi oleh polisi Rembang. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Sebanyak 397 orang personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Kamis, 21 Agustus ini. Mereka di Polres Rembang diminta siaga satu oleh Polda Jawa Tengah mulai Rabu (20/8) ini.

Kepala Bagian Operasi Polres Rembang Kompol Tri Wisnugroho menjelaskan, antisipasi dilakukan melalui operasi cipta kondisi. Razia terhadap mobil boks, mobil pribadi, dan bus, digiatkan. Operasi ini juga digelar sekaligus dengan penyekapan pergerakan paham Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS.

Tri Wisnugroho juga menjelaskan, para personel polisi itu ditempatkan di seluruh objek vital. Mulai kantor-kantor pemerintahan hingga perbankan. Dia menegaskan, Kantor KPU dan Panwaslu akan mendapat perlakuan pengamanan khusus dengan jumlah personel paling banyak.

Dari hasil operasi atau razia sementara ini, pihaknya belum menemukan tanda-tanda gejolak penyikapan putusan PHPU oleh MK. Demikian juga dengan pergerakan paham ISIS, polisi belum menemukan atribut seperti bendera, pakaian, atau stiker dan buku. Namun kewaspadaan tetap berlaku bagi polisi.

Sementara itu, dari pelaksanaan operasi cipta kondisi yang telah dilakukan di batas timur Kota Rembang dengan kekuatan 37 personel gabungan fungsi, terperiksa 26 kendaraan beroda dua, empat mobil pribadi, dan tujuh truk boks.

Dalam operasi tersebut juga diberlakukan penilangan terhadap kendaraan yang melanggar aturan berlalu-lintas. Ada satu unit sepeda motor, dua SIM, dan dua STNK yang disita sebagai barang bukti. Namun tidak ada yang terkait ISIS. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan