Polisi Rembang Diminta Cermat Tangani Kasus Dobel Anggaran

Sunday, 11 January 2015 | 17:55 WIB
Polres Rembang. (Foto:sitipol-rembang.com)

Polres Rembang. (Foto:sitipol-rembang.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang Bambang Wahyu Widodo meminta aparat kepolisian cermat dalam menangani kasus dugaan dobel anggaran terkait peningkatan jalan di ruas Tegaldowo-Wonokerto.

Menurutnya, pernyataan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Rembang Raharjo yang menyebut tidak ada dobel anggaran, perlu dikaji secara teliti.

“Sah-sah saja, dia (Raharjo) beranggapan tidak ada dobel anggaran karena ada pekerjaan yang jelas.

Namun fakta menyebutkan, gara-gara memperbaiki jalan Tegaldowo-Wonokerto dengan dana Pemerintah, tepatnya dari PPID, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rembang Agus Supriyanto, dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara,” ungkap Bambang.

Bambang menegaskan, meski judul kegiatan di DPU tidak menyebut secara jelas peningkatan jalan di ruas itu, namun tetap saja ada pekerjaan dari dinas ini di jalur tersebut.

“Padahal jalan itu berada di kawasan hutan yang memerlukan izin dari Perhutani, sedangkan izinnya kami duga masih belum keluar,” lanjut Bambang.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Rembang Raharjo mengaku sudah tiga kali diperiksa oleh polisi.

Pemeriksaan Raharjo ini terkait dengan laporan dari Lespem tentang dugaan dobel anggaran.

Dugaan dobel anggaran itu muncul karena jalan di ruas Tegaldowo-Wonokerto ditangani oleh dua dinas sekaligus yakni ESDM dan DPU pada tahun 2011. Memang pengerjaan proyek di ruas itu tidak bersamaan.

Namun ada uang Negara yang sama-sama mengalir di sana.

Menurut Raharjo, DPU tidak melakukan dobel anggaran, meskipun proyeknya dilakukan di ruas yang sama, dengan yang dikerjakan oleh Dinas ESDM.

Versinya, dobel anggaran bisa diperiksa dan diidentifikasi, apakah termasuk mengakibatkan kerugian negara atau tidak.

“Selagi lokasi dan bukti pekerjaannya jelas, dilakukan pada satu ruas yang sama, tidak masalah,” katanya.

Namun dalam hal ini, penyidik polisi belum mengambil kesimpulan.

Lespem menunggu kiriman surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang telah dilakukan polisi.

Pasalnya, sejak melaporkan dugaan dobel anggaran antara ESDM dan DPU pada 18 Agustus 2014, Lespem baru sekali menerima pemberitahuan, yaitu pada September 2014.

Dugaan dobel anggaran ini sebenarnya juga sempat diadukan Lespem kepada pihak Kejaksaan Negeri Rembang namun tidak direspon.

Menurut klaim dari Raharjo, audit dari BPK dan Inspektorat Jawa Tengah, tidak menyebutkan adanya penyimpangan oleh DPU di kegiatan tahun 2011.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan