Plt Bupati Lepas Seribu Nelayan Demo ke Jakarta

Rabu, 25 Februari 2015 | 18:42 WIB
Deretan bus yang siap menampung nelayan dari Rembang untuk kembali berunjuk rasa di Jakarta, Kamis (26/2/2015) pagi. (Foto: mataairradio.com)

Deretan bus yang siap menampung nelayan dari Rembang untuk kembali berunjuk rasa di Jakarta, Kamis (26/2/2015) pagi. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz melepas seribu nelayan ke Jakarta, Rabu (25/2/2015) sekitar pukul 10.30 WIB.

Mereka menumpang 22 bus. Kedatangan nelayan Rembang itu sudah yang keempat kalinya.

Juru bicara nelayan Rembang Sumarlan menyebutkan, mereka akan bergerak dari kawasan Monas pada Kamis (26/2/2015) pukul 06.00 WIB.

“Sasarannya adalah Istana Presiden dan Kantor Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya ketika dihubungi mataairradio.

Nelayan dari Rembang ini akan bergabung bersama nelayan dari wilayah lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

“Kami tetap pada tuntutan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang cantrang dan dogol,” tandasnya.

Sumarlan menyebutkan, nelayan yang berangkat dari kabupaten ini berasal dari wilayah Kaliori dan Rembang, mulai Purworejo dan Tasikharjo Kecamatan Kaliori hingga Gegunung Wetan, Gegunung Kulon, Pacar, Tanjungsari, Tasikagung, Pasarbanggi, dan Tritunggal Kecamatan Rembang.

Ada komponen berbeda yang turut berangkat bersama nelayan cantrang kali ini.

“Komunitas nelayan pengguna pursen yang alat tangkapnya tidak termasuk dilarang oleh Menteri, juga turut bergabung dengan kami,” tegasnya.

Mereka berencana untuk tidak pulang ke Rembang, sebelum tuntutan pencabutan larangan cantrang dan dogol, dikabulkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti.

Lalu bagaimana dengan aktivitas melaut mereka?

“Seminggu libur melaut pun tidak masalah, daripada libur selamanya akibat larangan cantrang,” katanya.

Plt Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan kebijakan kementrian kelautan dan perikanan sangat mengganggu nelayan di Rembang.

Selama berpuluh tahun, nelayan di Indonesia menggunakan alat yang saat ini dilarang kementrian.

“Pengangguran pasti banyak, secara ekonomi banyak nelayan bergantung pada laut,” katanya.

Ia ingin mengusulkan menteri Susi Pudjiastuti meninjau kembali aturan yang dibuatnya.

“Kalaupun hendak diterapkan harus ada jeda waktu setahun atau dua tahun untuk menyesuaikan terhadap peraturan itu,” harapnya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang Sa’roni mengatakan, nelayan cantrang yang izin penangkapan ikan atau SIPI-nya masih berlaku, masih diperbolehkan melaut hingga September mendatang.

Ketentuan itu terungkap dari Menteri Susi Pudjiastuti pada saat menerima perwakilan nelayan, dinas kelautan dan perikanan, serta Plt Bupati Rembang, belum lama ini.

Ketika itu Menteri Susi kukuh tidak akan merevisi apalagi mencabut peraturan yang memuat larangan penggunaan jaring cantrang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan