Plt Bupati Berdalih Lagi Soal RUPS RBSJ

Kamis, 19 Maret 2015 | 15:39 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam jumpa pers Kamis (15/1/2015) siang mengaku menghargai sikap dari sebagian anggota dewan yang hadir di paripurna.  (Foto:Pujianto)

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam jumpa pers Kamis (15/1/2015) siang mengaku menghargai sikap dari sebagian anggota dewan yang hadir di paripurna. (Foto:Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz berdalih lagi soal RUPS Tahunan Tutup Buku 2012 PT RBSJ.

Rapat Umum Pemegang Saham PT RBSJ untuk tahun 2012 belum bisa dilaksanakan pada bulan Maret ini, meski hasil audit dari auditor independen sudah turun.

Ditemui wartawan seusai menghadiri Musrenbang Kabupaten Rembang di DPRD, Kamis (19/3/2015) siang, Hafidz mengaku sedang menyelesaikan urusan terkait Pelabuhan Tanjung Bonang, dengan mengurai dari awal.

“Penyelesaian diawali dengan RUPS RBSJ,” terangnya.

Dia menjelaskan, dari RUPS, akan diketahui segala perjanjian RBSJ dengan para investor, termasuk batasan kewenangan dari perusahaan daerah tersebut.

“Kami juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait kewenangan masing-masing, agar selesai komprehensif. Kami nggak mau parsial,” tandasnya.

Dia membenarkan, audit kinerja dari auditor independen atas PT RBSJ sudah selesai.

“Hasilnya, harus masuk melalui penetapan pengadilan (untuk memastikan kewenangan Plt Bupati terkait pendirian PT RBSJ),” bebernya.

Namun, pengadilan masih mencatat pendirian PT RBSJ dilakukan oleh Moch Salim selaku Bupati Rembang kala itu sebagai pemegang saham mayoritas atas nama Pemkab.

“Kami tak tahu, apakah ketika sudah ganti Plt Bupati (lantaran Salim sudah diberhentikan secara tetap), bisa langsung mengambil alih (kewenangan) RBSJ,” katanya.

Agar tidak ragu dan menimbulkan tafsir beragam, Hafidz memilih menunggu penetapan dari pengadilan.

“Surat permohonan penetapan sudah diproses dan akan dikirimkan segera,” tegasnya.

Dia menegaskan penanganan persoalan terkait RBSJ dan Tanjung Bonang tidak mandek, sehingga masyarakat diminta bersabar.

Mantan Anggota DPRD Rembang Sukaryono meminta kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah agar berhati-hati dengan “statement”-nya di media soal Tanjung Bonang.

“Semestinya, jika memang pelabuhan itu belum berizin, Sekda membantu jalan keluar, tidak malah meminta agar Tanjung Bonang ditutup,” katanya.

Dia meminta pihak Pemprov Jawa Tengah meninjau langsung aktivitas di pelabuhan itu guna memastikan seberapa besar manfaatnya bagi banyak pihak.

“Kami meminta kepada Pemkab agar melindungi investor dengan mengurai segera benang kusut pelabuhan. Bagaimanapun Pemkab berkepentingan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan