Plt Bupati Rembang, Suko Mardiono. (Foto: Pujianto)
REMBANG, mataairradio.com – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang Suko Mardiono enggan menyatakan daerah ini pada status darurat kekeringan, meskipun 43 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih.
Kepada para wartawan, Kamis (6/8/2015) pagi, Suko mengaku tidak mau terburu-buru menyatakan darurat kekeringan. Dia mengakui, ada kabupaten lain yang sudah menyatakan status tersebut.
“Kekeringan di Rembang masih bisa ditangani dengan bantuan air bersih, sehingga tidak bersifat darurat,” terangnya.
Berkaca pada prediksi BMKG yang meramalkan kemarau panjang, Pjs Bupati akan tetap melihat perkembangan kondisi cuaca sebelum menetapkan status darurat kekeringan.
Suko membantah, belum dinyatakannya Rembang pada status darurat kekeringan, karena alasan gengsi.
“Kita lihat saja nanti, kalau perlu ya kita tetapkan, tetapi kalau tidak, ya tidak,” tandasnya.
Dia berharap, Rembang tidak akan sampai terdampak parah kekeringan, apalagi sampai terancam kelaparan. Saat ini, pihaknya sudah mengupayakan agar anggaran infrastruktur penanganan kekeringan, segera diserap.
“Ini kan banyak anggaran untuk infrastuktur kekeringan seperti embung yang belum terserap. Kami berharap secepatnya,” katanya.
Suko Mardiono juga mengakui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memintanya supaya mengantisipasi dampak kemarau. Hal itu disampaikan Ganjar ketika melantiknya dari Plt Bupati menjadi Pjs Bupati Rembang, Rabu (5/8/2015) kemarin.
Dia menegaskan, sudah berkoordinasi dengan BPBD Rembang terkait dengan distribusi bantuan air bersih ke desa yang mengalami kekeringan. Bakorwil I Jawa Tengah juga sudah dipastikan turut mengkaver bantuan serupa.
“Tetapi kekeringan di lahan pertanian, tidak tertangani secara maksimal karena anggaran untuk infrastruktur pendukungnya tak terserap,” pungkasnya.
Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto
Tinggalkan Balasan