Pj Bupati Minta Swasta Kenakan Seragam Batik Lasem

Kamis, 11 Februari 2016 | 18:28 WIB
Pj Bupati Rembang Suko Mardiono saat berbicara pada acara sarasehan batik tulis lasem di Pendapa Museum Kartini setempat, Kamis (11/2/2016). (Foto: mataairradio.com)

Pj Bupati Rembang Suko Mardiono saat berbicara pada acara sarasehan batik tulis lasem di Pendapa Museum Kartini setempat, Kamis (11/2/2016). (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Penjabat (Pj) Bupati Rembang Suko Mardiono meminta seluruh perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD di daerah ini agar mewajibkan karyawan untuk mengenakan seragam batik lasem, paling tidak sehari dalam seminggu.

Menurut Suko yang berbicara di acara sarasehan batik tulis lasem di Pendapa Museum Kartini Rembang, Kamis (11/2/2016) siang, permintaannya itu guna mendongkrak penjualan batik tulis dari perajin yang kini telah menyerap ribuan tenaga kerja.

“Beberapa perusahaan telah setuju seperti PT Semen Gresik dan Bank Jateng,” terangnya di acara tersebut.

Pihaknya pun mengaku menangguhkan penerapan Kepmendagri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Seragam Dinas PNS, untuk melindungi perajin.

“Jika mestinya seragam batik dikenakan hanya 2 kali seminggu pada Kamis dan Jumat, tapi kami masih tetap menerapkan seragam batik 3 kali sepekan pada Rabu, Kamis, dan Jumat,” katanya.

Penjabat Bupati yang akan segera berakhir masa tugasnya pada 17 Februari mendatang itu juga telah mewacanakan pengenaan batik lasem pada seragam sekolah yang dipakai satu hari dalam seminggu.

“Namun soal seragam sekolah ini kami masih mengomunikasikan wacana itu kepada Pemprov Jateng,” tandasnya.

Menurut Suko, Pemkab Rembang pun mulai berinisiatif memberi perlindungan hukum terhadap produk motif batik tulis lasem dengan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual.

“Inisiatif perlindungan hukum atas produk motif batik tulis lasem mengingat saat ini sudah bergulir era Pasar Bebas ASEAN, sehingga motif batik lasem rawan ditiru,” tegasnya.

Kepala Bagian Perekonomian Sekda Rembang Sukandar menambahkan, upaya pengembangan batik tulis lasem dilakukan pula dengan penerbitan peraturan bupati.

“Perbup itu antara lain mengatur batik lasem hanya batik tulis (tidak boleh batik cap atau printing) dan kewajiban sekolah mengajarkan muatan lokal batik tulis lasem,” tambahnya.

Sukandar menegaskan, total ada empat perbup yang kini masih digodok di Bagian Hukum Setda Rembang.

“Dua perbup selain aturan batik tulis dan muatan lokal, adalah perbup tentang seragam sekolah berbahan batik tulis lasem dan tentang pakaian dinas PNS dan pegawai swasta di Rembang,” tegasnya.

Sementara itu, sarasehan batik tulis lasem menghadirkan narasumber yaitu Ketua Dekranasda Kabupaten Rembang Kholis Roisah yang berbicara soal menjaga kearifan lokal batik tulis lasem dan guru besar Undip Profesor Budi Santoso yang berbicara soal perlindungan HAKI batik tulis lasem.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan