Pj Bupati Angkat Bicara Soal Warkop Plus

Jumat, 5 Februari 2016 | 16:57 WIB
11 warung kopi yang berderet di wilayah Desa Jeruk Kecamatan Pancur. Warung kopi yang menyediakan layanan karaoke terbuka ini dikeluhkan warga karena jam operasionalnya yang sering kelewat jam normal. (Foto: Mukhammad Fadlil)

11 warung kopi yang berderet di wilayah Desa Jeruk Kecamatan Pancur. Warung kopi yang menyediakan layanan karaoke terbuka ini dikeluhkan warga karena jam operasionalnya yang sering kelewat jam normal. (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – Penjabat Bupati Rembang Suko Mardiono angkat bicara soal terus merebaknya warung kopi plus layanan karaoke di berbagai daerah di kabupaten ini.

Salah satunya di wilayah Desa Jeruk Kecamatan Pancur; dimana 11 warung kopi plus, merebak dalam sekejap saja.

Menurutnya di hadapan para pewarta, ada banyak hal dari warung kopi plus karaoke yang perlu ditertibkan. Apalagi usaha jenis ini hampir pasti tak berizin.

“Penertiban itu paling tidak terhadap perilaku usaha agar tidak melanggar keamanan dan ketertiban umum,” terangnya.

Pelanggaran keamanan dan ketertiban umum itu seperti terjadinya peredaran minuman beralkohol tinggi di warung kopi plus. Jika ada peredaran miras, maka mesti dilakukan penertiban.

“Peredaran dan konsumsi miras berhubungan dengan kenaikan tingkat kriminalitas,” tandasnya.

Mengenai kemungkinan Pemkab Rembang menertibkan izin usaha warung kopi plus karaoke yang berpelayan dengan pakaian tak senonoh, Suko mengaku dilematis.

“Sebab hampir semua warung tidak berizin dan penertiban secara tegas terhadap izin usaha berpotensi menimbulkan polemik,” terangnya.

Yang memungkinkan dilakukan pada saat ini adalah memastikan tidak adanya peredaran miras di warung kopi plus karaoke.

“Selain itu, juga terkait tenggang rasa dengan warga sekitar, menyangkut suara keras musik karaoke saat malam sudah larut. Intinya, jangan sampai mengganggu warga,” tegasnya.

Dalam hal ini, desa bisa membantu mengingatkan para pelaku usaha warung kopi plus. Pj Bupati meminta agar semua urusan tidak melulu dilempar ke pemerintah kabupaten.

“Sebab, pemerintah di kecamatan dan desa juga mesti berperan memperingatkan mereka para pelaku usaha warung kopi plus karaoke,” imbuh ia.

Pada saat berbincang dengan awak media di media center Pemkab Rembang, pejabat kelahiran Surakarta ini kembali bersuara soal rumah makan di beberapa daerah yang menyediakan fasilitas karaoke.

“Fasilitas semacam itu tidak masalah, asalkan menjunjung tinggi norma kesusilaan,” ujarnya menekankan.

Menurut Suko, hal yang sering menjadikan usaha kafe-karaoke ditentang adalah persoalan perempuan pemandu dan peredaran miras bahkan ada sinyal peredaran narkoba.

“Selagi tiga hal tersebut ditiadakan, kami yakin usaha karaoke akan menjadi murni usaha kepariwisataan atau rekreatif,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan