Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Rembang Jadi Temuan BPK

Rabu, 25 Maret 2015 | 16:37 WIB
PBB

Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz saat mengikuti acara Pekan Panutan Pembayaran PBB P2 Tahun 2015, Rabu (25/3/2015) di Pendopo Museum Kartini Rembang. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang masih menanggung piutang atau tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau PBB P2 sebesar Rp13 miliar kepada Pemerintah Pusat. Piutang itu merupakan akumulasi tunggakan pembayaran pajak selama beberapa tahun.

Piutang pajak sebesar itu baru dicicil Rp178 juta saja. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz pada acara Pekan Panutan Pembayaran PBB P2 tahun 2015, Rabu (25/3/2015) mengungkapkan, piutang itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit rutin, baru-baru ini.

“Meskipun sejak Januari 2014, PBB P2 tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Pusat (sudah dikelola oleh daerah), piutang pajak dari tahun sebelumnya tetap harus dilunasi. Agar tidak terus menjadi temuan BPK, kami meminta semua pihak proaktif, terutama wajib pajak agar patuh,” katanya.

Selain bisa memengaruhi penilaian kinerja Pemkab Rembang, tidak segera tuntasnya piutang pajak itu juga bisa memengaruhi besarnya gelontoran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bagi kabupaten ini.

“Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, perlu digencarkan,” katanya.

Dia mengakui, hingga sekarang masih ada anggapan dari sebagian masyarakat yang menganggap membayar pajak tak penting alias memberatkan. Plt Bupati segera menjelaskan bahwa warung makan hingga hotel sekali pun terbantu oleh pajak yang mereka bayarkan.

“Dengan pajak yang dibayarkan, Negara bisa membangun infrastruktur, sehingga pembeli di warung makan atau pengguna jasa hotel bisa datang secara mudah. Roda pembangunan pun bisa berputar,” tandasnya.

Ketua Panitia Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Rembang tahun 2015 Hamzah Fatoni mengatakan potensi PBB P2 tahun lalu sebesar Rp10,7 miliar. Target yang kemudian dicanangkan masuk ke APBD 2014 sebesar Rp8,5 miliar, namun akhirnya tercapai Rp9,32 miliar.

Dengan capaian tersebut diketahui hanya empat dari 14 kecamatan yang lunas pembayaran PBB P2 secara seratus persen, yakni Sumber, Pamotan, Pancur, dan Sale. Sementara secara desa/kelurahan, dari 294 hanya 165 desa/kelurahan yang membayar secara beres PBB Perdesaan-Perkotaan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan