Pilkades Serentak Rembang Diinginkan Tetap pada 2015

Jumat, 27 Maret 2015 | 17:30 WIB
Ilustrasi. (Foto: karesidenan.com)

Ilustrasi. (Foto: karesidenan.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Rembang diinginkan tetap dilangsungkan pada tahun 2015.

Keinginan tersebut diutarakan oleh DPRD Rembang dalam rapat koordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang, baru-baru ini.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanudin mengatakan, DPRD akan menyetujui penganggaran kepanitiaan pilkades di level kabupaten melalui mekanisme APBD Perubahan 2015.

“Namun jika menunggu pengesahan APBD Perubahan, pelaksanaan pilkades akan mepet pilkada,” ujarnya kepada mataairradio.

Meski demikian, Akhsanuddin menyatakan akan tetap melakukan rapat lanjutan di tingkat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) terkait kemungkinan menggelar pilkades sebelum pilkada.

“Sejauh ini belum ada keputusan, apakah pilkades akan tetap digelar tahun ini, atau justru mundur tahun depan,” tandasnya.

Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang menyebutkan, apabila Pilkades digelar pada semester kedua tahun ini, jumlah yang bisa menggelarnya sebanyak 42 desa.

“Pelaksanaannya serentak secara langsung, tidak menggunakan sistem zonasi sebagaimana pilkades serentak tahun 2013,” terangnya.

Akhsanuddin juga menjelaskan, mekanisme pilkades serentak sebagaimana amanat undang-undang, hanya dilakukan dalam tiga tahap dalam kurun masa pemerintahan selama enam tahun.

“Sementara Rembang, sudah menggelar pilkades serentak tahap pertama, dua tahun lalu,” ujarnya.

Karena itu, jika pilkades serentak tahap berikutnya jadi digelar tahun ini, maka akan menjadi yang kedua.

“Adapun tahap ketiga belum tentu tahun 2016, karena mesti melihat dulu, akhir masa jabatan dari para kades yang belum pilkades serentak,” imbuhnya.

Saat berbincang dengan mataairradio, Akhsanuddin kembali mengungkit penyebab berlarutnya pilkades serentak di Rembang tahun ini.

“Mulanya, saat membahas jatah anggaran pilkades serentak pada APBD 2015, Pemkab Rembang hanya berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,” bebernya.

Dua aturan itu tidak mengatur detail kepanitiaan pilkades di tingkat kabupaten.

“Setelah anggaran pilkades diposting per desa, barulah Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2015 yang mengatur kepanitiaan tingkat kabupaten, turun,” katanya.

Dampaknya, kepanitiaan level kabupaten belum dianggari dana.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan