Pilkada Rembang Diprediksi Kental Politik Uang

Sabtu, 7 November 2015 | 17:27 WIB
FGD sosialisasi Pilkada serentak 2015 yang digelar KPU Jawa Tengah di Gedung Hijau, Kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang, Kamis (5/11/2015) siang. (Foto: Pujianto)

FGD sosialisasi Pilkada serentak 2015 yang digelar KPU Jawa Tengah di Gedung Hijau, Kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang, Kamis (5/11/2015) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pilkada Rembang 9 Desember mendatang diprediksi masih akan kental dengan praktek politik uang.

Belakangan ini, sinyal money politik disampaikan dengan ragam bahasa seperti “wani pira”, ganti upah sehari, ongkos ke TPS, dan tidak ada duit tidak nyoblos.

Ketua KPU Rembang Minanus Suud membenarkan adanya sinyal masih akan kentalnya politik uang di pilkada.

Sinyal itu juga muncul dari KPU dan organisasi masyarakat lainnya dari kabupaten lain di Jawa Tengah, saat berlangsung diskusi kelompok terarah (FGD) di Rembang, 5 November lalu.

“Rata-rata mereka menyampaikan hal yang sama soal money politik, dalam bahasa yang berbeda mulai wani piro, ganti upah sehari, ada ongkos ke TPS, dan tidak ada duit tidak nyoblos. Itu yang juga saya dengar dari kabupaten lain,” terangnya kepada mataairradio.

Lalu apa yang akan dilakukan oleh KPU Rembang untuk menangkal politik uang? Suud mengatakan sudah berusaha menangkalnya lewat pemilih pemula.

“Ketika kami sosialisasi ke-54 SMA sederajat akhir Oktober kemarin, kami gencar melakukan penyadaran tentang bahaya politik uang,” tandasnya.

Menurutnya, politik uang akan merusak demokrasi, membiarkan pemimpin culas memimpin Rembang, dan akan menimbulkan korupsi.

“Penyadaran lewat pemilih di kelompok usia 17-25 tahun akan efektif karena rata-rata dari mereka masih idealis,” terangnya.

Suud juga menyebutkan, jumlah pemilih yang berusia muda itu mencapai 30 persen dari jumlah total pemilih pada Pilkada Rembang tahun 2015.

Di tempat terpisah, salah satu ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Rembang Heri Susetyo mengaku akan menggerakkan tiap anggota untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah ini lima tahun ke depan.

“Kami akan dorong tiap anggota dan tiap UKP agar berkontribusi dengan cara menggunakan hak pilih secara tanggung jawab,” ujarnya.

Menurutnya, mengikis praktek politik uang memerlukan komitmen berbagai pihak termasuk masyarakat sendiri dan tidak bisa serta merta.

“Proses pendidikan politik butuh waktu dan keseriusan, agar tingkat keberhasilannya terukur,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan