Petani Tembakau Setor 14 Masalah ke Gedung Dewan

Rabu, 21 Oktober 2015 | 19:01 WIB
Delapan orang petani tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Rembang mendatangi Gedung DPRD setempat, Rabu (21/10/2015) pagi.  (Foto: Pujianto)

Delapan orang petani tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Rembang mendatangi Gedung DPRD setempat, Rabu (21/10/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Delapan orang petani tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Rembang mendatangi Gedung DPRD setempat, Rabu (21/10/2015) pagi.

Mereka menyetor 14 problem petani tembakau di Rembang yang diklaim dari hasil survei lapangan.

Para petani itu diterima oleh Ketua Komisi B DPRD Rembang Harno berikut tiga orang anggotanya serta Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang Suratmin berikut jajaran.

Tampak pula hadir, tiga orang perwakilan dari perusahaan mitra petani tembakau di Rembang, PT Sadana Arifnusa.

Ketua APTI Rembang Masudi melalui Sekretaris Akhmad Sayuti mengungkapkan, permasalahan petani tembakau di antaranya pendistribusian bantuan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang kurang transparan.

“Ada kelompok tani tertentu yang dapat bantuan sampai empat kali, sedangkan yang lain, itu tidak mendapatkan. Memang tidak ada kelompok tani tembakau di tiap desa,” katanya.

Permasalahan lainnya yang disetorkan APTI adalah harga pupuk di atas HET, alokasi dana CSR dari PT Sadana Arifnusa yang kurang maksimal, serta pengurangan luas areal perkebunan tembakau dan penentuan grade kualitas yang sepihak dari perusahaan.

“Petani tidak diberi tahu kriteria standarisasi grade,” tandasnya.

Selain itu, APTI juga mempermasalahkan pembatasan barcode bila produksi tembakau melimpah, harga paket pembibitan yang tinggi, serta harga jual tembakau yang dianggap masih rendah.

“Belum ada mitra yang lain selain PT Sadana. Padahal ada petani lain yang ingin menanam tembakau, tetapi tidak bisa masuk ke Sadana. Kami mohon agar Pemkab mendukung untuk mencari mitra lain,” tegasnya.

Sayuti mempermasalahkan pula sikap Pemkab yang dinilai belum sepenuhnya mendampingi petani.

“Hanya APTI yang diinisiasi dinas sejak lama saja yang diperhatikan, sedangkan APTI (yang baru terbentuk dan) ber-SK dari Dewan Pengurus Nasional APTI, kurang dipedulikan,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang Suratmin mengatakan, pendistribusian DBHCHT sudah dilakukan dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

“Soal kelompok, memang tidak ada kelompok tani tembakau tersendiri. Semuanya masih jadi satu di kelompok tani,” ujarnya.

Mengenai harga pupuk, semua jenis pupuk bersubsidi sudah ditentukan HET-nya. Mengenai distribusi menjadi urusan Bidang Perdagangan di Dinas Perindagkop dan UMKM.

“Memang, alokasi pupuk ZA bersubsidi bagi perkebunan tembakau masih kecil, karena ZA lebih diutamakan untuk komoditas prioritas nasional seperti tebu,” bebernya.

Sementara terkait dengan pengurangan luasan tembakau, itu kebijakan provinsi. Tentang penentuan kualitas ditentukan dengan telah didahului pembinaan terhadap petani mitra.

“Setahu saya petani sudah diberitahu oleh mitra. Kalau yang begini akan masuk grade tertentu, termasuk yang mungkin akan ditolak untuk diperbaiki,” tandasnya.

Soal mencari mitra lain, dinas menyatakan mempersilakan. Tetapi soal dualisme APTI, dia menyarankan mereka bersatu.

“Soal yang ber-SK atau tidak, kami tidak tahu. Kami tahunya sudah bekerjasama dengan para petani tembakau yang merintis sejak awal. Soal dualisme, kami berharap bisa jadi satu kalau kepentingannya sama buat petani,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan