Petani Rembang Minta Pemerintah Ungkit Harga Gabah

Rabu, 5 Februari 2014 | 16:07 WIB
Petani mengeluhkan rendahnya harga gabah. (Foto:Ilyas)

Petani mengeluhkan rendahnya harga gabah. (Foto:Ilyas)

SALE, MataAirRadio.net – Sejumlah petani di Kabupaten Rembang meminta kepada Pemerintah agar mengungkit harga pembelian (HPP) gabah. Hingga hari Rabu (5/2) ini, harga pembelian pemerintah atas gabah kering panen masih Rp3.300 per kilogram di tingkat petani atau Rp3.350 di tingkat penggilingan.

Masrupin, petani di Desa Sale Kecamatan Sale menyebutkan, mestinya Pemerintah menaikkan harga gabah kering panen dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp4.000 atau setidaknya Rp3.500, seperti yang berlaku di pasaran saat ini.

Harapan itu disampaikan seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi harga kebutuhan bertani. Seperti pupuk, pestisida, upah olah tanah, dan lain-lain yang sudah naik 10-15 persen.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang Suratmin mengaku belum mengusulkan perubahan HPP gabah kering panen dan kering giling ke Pemerintah Pusat. Menurutnya, urusan HPP digodok oleh Pusat melalui Instruksi Presiden atau Inpres.

Dia mengakui, HPP masih berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang berlaku mulai 27 Februari 2012. Dia tak memungkiri harga gabah kering panen di tingkat petani di pasaran, saat ini sudah lebih dari Rp3.500 per kilogram.

Prinsipnya, pihak dinas mengikuti saja kebijakan dari Pemerintah. Apalagi sejauh ini belum ada sinyal dari Pemerintah terkait penaikan HPP gabah/beras. Menurutnya petani di sebagian wilayah Rembang seperti Kaliori dan Sumber, sudah akan mulai panen akhir Februari ini.

Inpres Nomor 3 Tahun 2012 juga menyebut HPP beras adalah Rp6.600 per kilogram, HPP Gabah Kering Giling (GKG) Rp4.150 di tingkat petani dan Rp4.200 per kilogram di tingkat penggilingan dan gudang Bulog.

Sebagian petani lain kepada MataAir Radio berpendapat, jika HPP gabah/beras tidak naik maka mengundang kejanggalan. Petani dipaksa menerima HPP yang nominal atau nilainya sama dengan HPP dua tahun lalu. Padahal jika disesuaikan dengan harga komoditas lain saat ini, HPP gabah/beras itu memiliki nilai nyata yang merosot. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan